Anggaran KPK Tidak Mungkin Dibekukan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meyakini anggaran KPK tidak bisa dibekukan meski salah satu anggota panitia khusus (pansus) angket mengancam bahwa DPR akan membekukan anggaran KPK dan Polri.

“Tak mungkin juga dibekukan, karena anggaran lembaga instansi pemerintah itu sudah dialokasikan oleh Kemenkeu. Pagu anggaran itu sudah ada plafonnya,” kata Alexander Marwata, di Jakarta, Kamis (29/6) malam.

Anggota Pansus Hak Angket DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar pembahasan anggaran RAPBN 2018 Kepolisian dan KPK tidak perlu dilakukan, jika mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani tidak dihadirkan dalam pemeriksaan di Pansus Angket KPK.

“Tapi nanti dalam proses pembahasan, masing-masing lembaga, kementerian, diundang DPR untuk membahas, kira-kira program kerjanya apa. Mungkin yang akan diboikot itu pembahasannya. Bisa jadi DPR tidak mengundang KPK untuk membahas anggaran 2018,” ujar Alexander pula.

Bila hal itu terjadi, maka KPK tetap akan menggunakan pagu anggaran tahun 2017 untuk anggaran 2018.

“Seperti itu mekanismenya, kalau DPR tidak mau membahas anggaran KPK tahun 2018. Tidak mungkin dibekukan, kita punya pegawai yang harus digaji, okelah gaji tetap disediakan, tidak lucu juga gaji dibayar tiap bulan tapi tidak ada kegiatan operasional, kan tidak mungkin juga. Makanya saya kira enggak mungkin, yang mungkin mereka memboikot untuk melakukan pembahasan dengan KPK, tapi mudah-mudahan hal itu tidak dilakukan,” kata Alexander pula.

Menurut Alexander, KPK juga tidak dalam kapasitas untuk menyatakan panitia hak angket itu ilegal.

“Sebetulnya kami hargai hak angket itu, karena bagaimana pun itu hak yang dimiliki oleh DPR dalam rangka melakukan pengawasan. Bukan kapasitas KPK untuk menyatakan panitia angket itu sah atau tidak sah,” ujar Alexander.

Namun ia menegaskan bahwa Miryam tetap tidak akan dihadirkan dalam rapat pansus hak angket.

“Tapi sebetulnya, pemanggilan Miryam kemarin itu kami tolak karena kami melihat materi yang ingin ditanyakan itu sudah menyangkut pada materi penyidikan, dan itu akan kami sampaikan di persidangan. Sudah selesai kok, sudah P-21, nanti setelah libur lebaran ini minggu depan akan dilimpahkan ke persidangan, nah kalau tidak ada eksepsi dan lain-lain mungkin bisa kita percepat proses persidangan, kita dengarkan di persidangan, masyarakat bisa mengetahui dan semua orang bisa menilai,” ujarnya pula.

Sebanyak 7 fraksi mengirimkan anggotanya dalam Pansus Hak Angket KPK, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PAN serta Fraksi NasDem.

Ketua Pansus Hak Angket adalah Agun Gunanjar yang juga disebut dalam dakwaan korupsi KTP elektronik. Dalam dakwaan, Agun Gunanjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI menerima 1 juta dolar AS Usulan hak angket ini tercetus saat KPK melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III pada Rabu (19/4) dini hari, karena KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait kasus KTP elektronik.

Pada sidang dugaan korupsi KTP elektronik pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran KTP-el.

Nama-nama anggota Komisi III itu menurut Novel adalah Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, dan satu orang lagi Novel mengaku lupa namanya. (IwanY)

Sumber:Antara

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.