Sandiaga Janji Gratiskan Pajak UMKM Digital, Pengamat: Tidak Mendidik

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai wacana tarif pajak nol persen untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mendidik.

“Justru warga negara itu harus dididik, diajak sadar, patuh, dan ngerti pajak. Beban itu tetap penting meski sangat murah atau ringan,” ujar Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo usai jumpa pers terkait Fintax Fair di Jakarta, Selasa (8/1).

Prastowo menekankan masyarakat khususnya pelaku UKM sejak dini harus diajarkan paham dan sadar soal pajak. Pemerintah sendiri pun sebenarnya sudah menerapkan tarif pajak UKM yang cukup ringan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak UKM, dari 1 persen menjadi 0,5 persen dan berlaku sejak 1 Juli 2018.

“Dengan adanya PP 23, pelaku UKM dapat kembali menggunakan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur pengenaan pajak penghasilan berbasis penghasilan neto, yang dianggap lebih pas untuk mengukur kemampuan membayar pajak,” jelasnya.

Baca juga: Misbakhun: Pajak Penting Guna Memperkokoh Perekonomian Negara

Menurutnya, pasal 17 UU PPh ini cocok untuk perusahaan yang telah memiliki pembukuan atau administrasi yang baik. Namun konsekuensinya, pelaku UKM tidak dapat memanfaatkan tarif pajak 0,5 persen.

“Sebaliknya, jika pelaku UKM tidak memiliki pembukuan yang baik, PP 23 menjadi pilihan yang lebih tepat,” tuturnya.

Sementara itu, untuk pelaku UKM yang belum mendapatkan keuntungan atau laba, pemerintah sendiri sebenarnya juga tidak memungut pajak asal disertai pembukuan yang melaporkan bahwa usahanya belum meraup profit.

Menurut Prastowo, apabila tarif pajak dinilai memberatkan masyarakat atau terlalu tinggi, tidak perlu dihapuskan namun cukup dengan dilakukan penyesuaian tarif pajaknya saja.

“Kalau masih ada pungutan yang terlalu tinggi, sesuaikan saja,” ujarnya.

Baca juga: Kementerian Koperasi Tekankan Pentingnya Pajak UMKM Online

Sebelumnya, calon Wakil Presiden Sandiaga Uno beberapa waktu lalu sempat berjanji jika terpilih nanti akan menerapkan kebijakan pajak untuk menstimulasi UMKM digital, yaitu dengan memberlakukan pajak nol persen atau tidak dikenakan pajak selama dua tahun masa awal usaha. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Orang-Orang Merdeka

Sejak media menjadi industri, informasi dan berita harus tunduk pada kepentingan pemilik modal, dan erubahlan wartawan hanya sebagai alat produksi semata

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER