DPRD Surabaya Sesalkan Banyak UKM Tidak Produktif

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyesalkan banyaknya usaha kecil menengah (UKM) di Kota Pahlawan khususnya yang ada di eks lokalisasi Dolly tidak produktif.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Dharmawan, di Surabaya, Senin (11/12), mengatakan di bekas lokalisasi Dolly terdapat sekitar 34 UKM, namun saat ini hanya sekitar sepuluh UKM yang masih berjalan.

“Kemana sisanya? Setelah ditelusuri mereka tidak lagi bisa menjalankan roda UKM. Mereka berhenti berproduksi, karena produk-produknya tidak terserap pasar,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mendorong pemerintah kota lebih peduli dengan keberadaan UKM. Kepedulian itu bisa diwujudkan misalnya dengan mewajibkan seluruh kantor pemerintah di lingkungan Pemkot Surabaya, untuk menggunakan produk hasil UKM setempat.

Ia mencontohkan produk UKM seperti batik, sandal dan sepatu diharapkan bahan maupun pakaian yang dipakai aparatur sipil negara (ASN) bisa dari pengrajin batik di Dolly. Sejumlah souvenir juga bisa diambilkan dari pengrajin Dolly untuk tamu dari luar kota hingga luar negeri.

“Harus didorong demikian. Selama ini Pemkot Surabaya belum sepenuhnya mengapresiasi produk UKM hadir di kantor pemerintah kota,” katanya.

Bahkan, lanjut dia, di kantor-kantor pemkot setiap hari pasti ada rapat. Tentunya hal itu bisa dimanfaatkan dengan menyediakan makanan dari produk olahan dan hasil UKM.

“Saya jamin setiap hari ada puluhan kantor yang menggelar rapat,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata dia, Pemkot Surabaya juga bisa mengajak para tamu tersebut untuk datang ke kawasan eks Dolly melihat kegiatan produksi para pelaku UKM di sana.

Di sisi lain, banyaknya pesanan produk UKM juga akan menarik pekerja untuk bisa bergabung dengan UKM itu.

“Dengan UKM yang berkembang, kebutuhan pekerja semakin banyak. Kan bisa mempekerjakan masyarakat sekitar,” katanya.

Persoalan klasik seperti kekurangan modal dan pangsa pasar, kata dia, bisa diatasi Pemkot Surabaya dengan cara dicarikan bantuan kredit lunak dan tanpa agunan agar UKM tersebut kembali berdaya.

Adanya sejumlah solusi itu, lanjut dia, UKM di Dolly diharapkan bisa berkembang dan terkenal. Masyarakat di sekitar kawasan Dolly pun juga bisa semakin sejahtera.

“Tanpa kepedulian yang lebih dari pemkot, kami khawatir UMKM di eks lokalisasi Dolly pelan-pelan akan mati suri,” katanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan sejak lokalisasi Dolly dialihfungsi oleh Pemkot Surabaya pada Juni 2014 lalu, beberapa warga di sana yang telah mendapatkan pelatihan usaha dari Pemkot, kini telah mandiri dan bertumbuh menjadi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sukses.

“Saya senang sekali, warga di sana punya kemauan untuk sukses. Ditantang sedikit (untuk sukses), langsung keluar kreativitasnya. Jadi berpikirnya tidak linier tetapi out of the box,” ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

5 Gili Paling Indah di Lombok Selain Gili Trawangan

Lombok enggak melulu soal Gili Trawangan karena ada gili-gili lainnya yang enggak kalah menarik untuk dikunjungi.

Orang Lebih Suka Cari Rumah Saat Sedang Bekerja

Berdasarkan traffic pengunjung portal properti Lamudi.co.id, ternyata waktu favorit masyarakat mencari rumah adalah saat di hari kerja, yakni pada hari Selasa hingga Kamis mulai pukul 10.00 pagi sampai 14.00 siang.

Nilai Nadiem Belum Layak Jadi Menteri, Driver Online: Lebih Baik Fokus Besarkan Gojek

Rahmat menilai, Nadiem belum layak menjadi menteri. Contoh skala kecil saja, dalam menjalankan bisnisnya di Gojek, Nadiem belum mampu mensejahterakan mitra nya, para driver online, baik yang roda dua maupun roda empat.

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Demokrasi di Minangkabau