BI Dorong Pengusaha Lokal “Go Nasional”


PONTIANAK, SERUJI.CO.ID –┬áBank Indonesia Kalimantan Barat akan terus mendorong pelaku usaha lokal Kalimantan Barat untuk “Go Nasional” dengan menerapkan kebijakan dan regulasi BI di provinsi itu.

“Dari sisi regulasi Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Ini yang akan kita jalankan di Kalbar, agar para UKM bisa go nasional, bahkan internasional,” kata Kepala KpW BI Kalbar, Prijono, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan “Pontianak Balak” di Pontianak, Rabu (31/1).

Dia menjelaskan, adapun salah satu isi dari regulasi BI tersebut di antaranya, memuat ketentuan untuk seluruh bank yang ada agar bisa menyalurkan kreditnya kepada UMKM.

“Ini sudah diterapkan sejak tahun 2015 lalu, dimana perbankan harus menyalurkan kreditnya, minimal 5 persen dari total kreditnya kepada UMKM. Kemudian, pada tahun 2016, kita tingkatkan lagi menjadi 10 persen dan 2017 lalu 15 persen, kemudian 2018 ini kita tingkatkan lagi menjadi 20 persen,” tuturnya.

Prijono menjelaskan, hal itu merupakan hal dan langkah yang dilakukan BI untuk memaksimalkan penyerapan kredit bagi UMKM, dalam rangka membantu akses permodalan dan pertumbuhan usaha masyarakat.

“Di Bank Indonesia Kalbar kita ada program Inkubator Bisnis Bank, dimana kita harapkan melalui program ini kita bisa bersama-sama meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha dan perekonomian Kalbar,” katanya.

Dia menambahkan, Ekonomi Indonesia saat ini terus bertumbuh, termasuk Kalimantan Barat.

Namun, katanya, penyebaran kue Ekonomi yang ada sampai saat ini masih tinggi di pulau Jawa dimana jumlahnya 42 persen, sementara Sumatera 23 persen, Jakarta 18 persen dan untuk daerah lainnya jumlahnya hanya 17 persen.

“Ini tentu menjadi tanda tanya bagi kita, kenapa Kue Ekonomi itu lebih besar di pulau Jawa dan Sumatera, padahal luas pulau Kalimantan sangat luas. Untuk itu, peran UKM dan pelaku usaha di Kalimantan jelas sangat tinggi, karena potensinya usahanya masih terbuka lebar,” tuturnya.

Prijono mengungkapkan, peluang ini tentu harus dimanfaatkan bersama-sama, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.

“Target pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga merata agar tidak terjadi ketimpangan. Untuk menyelesaikan ketimpangan ini, kita semua harus bisa menjadi aktor, sehingga tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang saja,” katanya. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close