Ketua Baznas Ajak Gubernur Berjihad Melalui Pergub

MAMUJU, SERUJI.CO.ID –  Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo menyatakan bahwa gubernur maupun bupati bisa berjihad dengan menerbitkan peraturan gubernur dan peraturan bupati tentang zakat.

“Jika pemerinTah provinsi maupun pemerintah kabupaten menerbitkan peraturan yang menginstruksikan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) agar menyalurkan zakatnya melalui Baznas, apalagi dengan membangun kantor yang layak bagi Baznas, itulah jihad seorang gubernur dan bupati,” kata Bambang Sudibyo pada sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Mamuju, Rabu (22/11).

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Provinsi Sulbar tersebut dihadiri langsung Gubernur Ali Baal Masdar dan Kapolda Brigjen Polisi Baharudin Djafar.

Ketua Baznas Provinsi Sulbar Aminullah Ma’mun, para bupati, para pengurus Baznas seluruh kabupaten, sejumlah pengusaha serta para pejabat yang ada di daerah itu.

Penerbitan peraturan gubernur itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23/2011.

Kemudian diperkuat melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, BUMN, Pemerintah Daerah dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional.

“Jadi, melalui Undang-Undang Nomor 23/2011 dan PP ditambah Inpres, pak gubernur dan bupati bisa menerbitkan pergub yang mengisntruksikan semua PNS untuk dipotong zakatnya sebesar 2,5 persen dari gaji. Itulah jihad seorang gubernur dan bupati,” ucapnya.

“Tapi karena dalam undang-undang itu zakat belum diwajibkan sehingga perlu ditambah klausul bagi siapapun yang berkerberatan dijamin akan dihormati asal menyampaikan keberatan secara tertulis,” kata mantan Menteri Keuangan ke-21 tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan bahwa pemerintah setempat akan terus melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di daerah itu.

Dalam optimalisasi pengumpulan zakat tersebut, gubernur lanjut dia, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 009.5/1871/SET yang meminta kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, pihak BUMN dan BUMD serta perbankan agar secara aktif membayarkan zakat profesi melalui Baznas Provinsi Sulbar.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengajak intansi lain termasuk TNI dan Polri agar bersama-sama menyalurkan zakat melalui Baznas.

“Kami mengajak seluruh PNS baik daerah maupun vertikal, karyawan BUMN dan BUMD, kalangan perbankan maupun masyarakat agar dapat menyisihkan penghasilan untuk membayarkan zakat melalui Baznas. Tentu, dengan zakat akan sangat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan serta mendukung pembangunan di Sulbar,” kata Ali Baal Masdar.

Gubernur juga berjanji akan segera mengupayakan pembangunan Kantor Baznas Sulbar. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.
close