Ketua Baznas Ajak Gubernur Berjihad Melalui Pergub

MAMUJU, SERUJI.CO.ID –  Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo menyatakan bahwa gubernur maupun bupati bisa berjihad dengan menerbitkan peraturan gubernur dan peraturan bupati tentang zakat.

“Jika pemerinTah provinsi maupun pemerintah kabupaten menerbitkan peraturan yang menginstruksikan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) agar menyalurkan zakatnya melalui Baznas, apalagi dengan membangun kantor yang layak bagi Baznas, itulah jihad seorang gubernur dan bupati,” kata Bambang Sudibyo pada sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Mamuju, Rabu (22/11).

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Provinsi Sulbar tersebut dihadiri langsung Gubernur Ali Baal Masdar dan Kapolda Brigjen Polisi Baharudin Djafar.

Ketua Baznas Provinsi Sulbar Aminullah Ma’mun, para bupati, para pengurus Baznas seluruh kabupaten, sejumlah pengusaha serta para pejabat yang ada di daerah itu.

Penerbitan peraturan gubernur itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23/2011.

Kemudian diperkuat melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, BUMN, Pemerintah Daerah dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional.

“Jadi, melalui Undang-Undang Nomor 23/2011 dan PP ditambah Inpres, pak gubernur dan bupati bisa menerbitkan pergub yang mengisntruksikan semua PNS untuk dipotong zakatnya sebesar 2,5 persen dari gaji. Itulah jihad seorang gubernur dan bupati,” ucapnya.

“Tapi karena dalam undang-undang itu zakat belum diwajibkan sehingga perlu ditambah klausul bagi siapapun yang berkerberatan dijamin akan dihormati asal menyampaikan keberatan secara tertulis,” kata mantan Menteri Keuangan ke-21 tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan bahwa pemerintah setempat akan terus melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di daerah itu.

Dalam optimalisasi pengumpulan zakat tersebut, gubernur lanjut dia, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 009.5/1871/SET yang meminta kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, pihak BUMN dan BUMD serta perbankan agar secara aktif membayarkan zakat profesi melalui Baznas Provinsi Sulbar.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengajak intansi lain termasuk TNI dan Polri agar bersama-sama menyalurkan zakat melalui Baznas.

“Kami mengajak seluruh PNS baik daerah maupun vertikal, karyawan BUMN dan BUMD, kalangan perbankan maupun masyarakat agar dapat menyisihkan penghasilan untuk membayarkan zakat melalui Baznas. Tentu, dengan zakat akan sangat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan serta mendukung pembangunan di Sulbar,” kata Ali Baal Masdar.

Gubernur juga berjanji akan segera mengupayakan pembangunan Kantor Baznas Sulbar. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER