Baznas: Pembayaran Zakat Kurangi Pendapatan Kena Pajak

MAMUJU, SERUJI.CO.ID – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo menyatakan bahwa pembayaran zakat dapat mengurangi pendapatan kena pajak.

“Jika kita membayar zakat maka zakat yang kita bayarkan melalui Baznas atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), bisa dikurangkan dari pendapatan kena pajak, tetapi bukan dikurangkan pada pajak. Kalau di Malaysia sudah dikurangkan pada pajak,” kata Bambang Sudibyo pada sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (22/11).

Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Provinsi Sulbar tersebut dihadiri Gubernur Ali Baal Masdar, Kapolda Brigjen Polisi Baharudin Djafar, Ketua Baznas Provinsi Sulbar Aminullah Ma’mun, para bupati, para pengurus Baznas seluruh kabupaten, sejumlah pengusaha serta para pejabat yang ada di daerah itu.

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23/2011 mengatur bahwa zakat sudah menjadi urusan negara dan dikelola sesuai syariat dan perundang-undangan.

“Jadi, dalam peraturan perundang-undangan itu zakat belum diwajibkan, tetapi sifatnya opsional. Tidak seperti di Malaysia dan Arab Saudi yang sudah mewajibkan zakat,” tutur mantan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia ke-25 itu.

Ia menambahkan, zakat hanya bisa dikelola oleh organisasi pengelola zakat badan amil zakat milik pemerintah, yakni Baznas atau oleh LAZ yang diberi tugas untuk membantu Baznas mengelola zakat.

“Kewenangan pengelolaan zakat sebenarnya tugas Baznas tapi undang-undang juga memberikan kewenangan kepada LAZ untuk membantu Baznas,” kata Bambang Sudibyo.

Mantan Menteri Keuangan ke-21 di era Presiden Abdurrahman Wahid itu memaparkan, Baznas adalah lembaga negara non struktual yang bertanggung jawab kepada presiden.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23/2011 itu, Baznas dan LAZ diberikan kewenangan mengelola infaq, sadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya,” ujarnya.

Selain itu, ada juga Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, BUMN, Pemerintah Daerah dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional.

“Kami berharap melalui peraturan itu, penerimaan zakat dapat dioptimalisasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten,” kata Bambang Sudibyo. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Negeri Bohong

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close