Baznas: Pembayaran Zakat Kurangi Pendapatan Kena Pajak

MAMUJU, SERUJI.CO.ID –┬áKetua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo menyatakan bahwa pembayaran zakat dapat mengurangi pendapatan kena pajak.

“Jika kita membayar zakat maka zakat yang kita bayarkan melalui Baznas atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), bisa dikurangkan dari pendapatan kena pajak, tetapi bukan dikurangkan pada pajak. Kalau di Malaysia sudah dikurangkan pada pajak,” kata Bambang Sudibyo pada sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (22/11).

Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Provinsi Sulbar tersebut dihadiri Gubernur Ali Baal Masdar, Kapolda Brigjen Polisi Baharudin Djafar, Ketua Baznas Provinsi Sulbar Aminullah Ma’mun, para bupati, para pengurus Baznas seluruh kabupaten, sejumlah pengusaha serta para pejabat yang ada di daerah itu.

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23/2011 mengatur bahwa zakat sudah menjadi urusan negara dan dikelola sesuai syariat dan perundang-undangan.

“Jadi, dalam peraturan perundang-undangan itu zakat belum diwajibkan, tetapi sifatnya opsional. Tidak seperti di Malaysia dan Arab Saudi yang sudah mewajibkan zakat,” tutur mantan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia ke-25 itu.

Ia menambahkan, zakat hanya bisa dikelola oleh organisasi pengelola zakat badan amil zakat milik pemerintah, yakni Baznas atau oleh LAZ yang diberi tugas untuk membantu Baznas mengelola zakat.

“Kewenangan pengelolaan zakat sebenarnya tugas Baznas tapi undang-undang juga memberikan kewenangan kepada LAZ untuk membantu Baznas,” kata Bambang Sudibyo.

Mantan Menteri Keuangan ke-21 di era Presiden Abdurrahman Wahid itu memaparkan, Baznas adalah lembaga negara non struktual yang bertanggung jawab kepada presiden.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23/2011 itu, Baznas dan LAZ diberikan kewenangan mengelola infaq, sadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya,” ujarnya.

Selain itu, ada juga Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, BUMN, Pemerintah Daerah dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional.

“Kami berharap melalui peraturan itu, penerimaan zakat dapat dioptimalisasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten,” kata Bambang Sudibyo. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER