Revitalisasi Pasar Rakyat Diharapkan Dapat Sejahterakan Masyarakat


JAKARTA, SERUJI.CO.ID –¬†Upaya revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan pedagang kaki lima (PKL) diharapkan dapat meningkatkan transaksi sekaligus menyejahterakan masyarakat.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (8/3), mengharapkan program revitalisasi pasar rakyat di beberapa daerah di Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

“Dengan begitu bisa memberikan ruang bagi UMKM sebagai pedagang pasar atau PKL untuk dapat berkembang,” kata I Wayan Dipta.

Menurut Wayan, program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan PKL mendapat apresiasi dari pelaku koperasi dan UMKM, mengingatkan program tersebut dianggap telah memperbaiki dan meningkatkan sarana ekonomi yang selaras dengan upaya pemerataan pembangunan hingga memperluas kesempatan kerja.

“Hal ini kami sangat harapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyediakan sarana penunjang jaringan distribusi produk unggulan daerah,” katanya menambahkan.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi serta meningkatkan potensi pasar rakyat dan kawasan PKL sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah, sejak tahun 2003-2017 telah dibangun sebanyak 728 unit pasar tersebar di 383 kabupaten/kota.

Tahun ini, pemerintah akan membangun sebanyak 51 unit pasar rakyat yang diprioritaskan di daerah perbatasan, tertinggal maupun wilayah yang telah terkena bencana.

Pemerintah juga akan melaksanakan program penataan sarana usaha 20 kawasan PKL bagi 1.000 pedagang atau pelaku koperasi dan UMKM.

Wayan belum lama ini juga telah menyerahkan secara simbolis petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada delapan satuan kerja penerima program tugas pembantuan tahun anggaran 2018, untuk program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan PKL.

Program revitalisasi pasar rakyat, DIPA yang diserahkan masing-masing kepada Kabupaten Raja Ampat, Mamuju Tengah, Tanah Datar, dan Malaka.

Sedangkan penataan sarana usaha kawasan PKL, DIPA diserahkan kepada Kabupaten Kutai Barat, Sangihe, Maluku Barat Daya, dan Sikka. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Demikian Mudah Dikenali Sebagai Hoaks, Info 7 Kontainer Surat Suara Masih Telan “Korban”

Yang membuat saya heran, kenapa para politisi, terutama yang menyebarkan info hoaks ini di akun media sosial (walau dalam bentuk tanya sekalipun) tidak mengenali bahwa info ini adalah hoaks?

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close