Revitalisasi Pasar Rakyat Diharapkan Dapat Sejahterakan Masyarakat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Upaya revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan pedagang kaki lima (PKL) diharapkan dapat meningkatkan transaksi sekaligus menyejahterakan masyarakat.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (8/3), mengharapkan program revitalisasi pasar rakyat di beberapa daerah di Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

“Dengan begitu bisa memberikan ruang bagi UMKM sebagai pedagang pasar atau PKL untuk dapat berkembang,” kata I Wayan Dipta.

Menurut Wayan, program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan PKL mendapat apresiasi dari pelaku koperasi dan UMKM, mengingatkan program tersebut dianggap telah memperbaiki dan meningkatkan sarana ekonomi yang selaras dengan upaya pemerataan pembangunan hingga memperluas kesempatan kerja.

“Hal ini kami sangat harapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyediakan sarana penunjang jaringan distribusi produk unggulan daerah,” katanya menambahkan.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi serta meningkatkan potensi pasar rakyat dan kawasan PKL sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah, sejak tahun 2003-2017 telah dibangun sebanyak 728 unit pasar tersebar di 383 kabupaten/kota.

Tahun ini, pemerintah akan membangun sebanyak 51 unit pasar rakyat yang diprioritaskan di daerah perbatasan, tertinggal maupun wilayah yang telah terkena bencana.

Pemerintah juga akan melaksanakan program penataan sarana usaha 20 kawasan PKL bagi 1.000 pedagang atau pelaku koperasi dan UMKM.

Wayan belum lama ini juga telah menyerahkan secara simbolis petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada delapan satuan kerja penerima program tugas pembantuan tahun anggaran 2018, untuk program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan PKL.

Program revitalisasi pasar rakyat, DIPA yang diserahkan masing-masing kepada Kabupaten Raja Ampat, Mamuju Tengah, Tanah Datar, dan Malaka.

Sedangkan penataan sarana usaha kawasan PKL, DIPA diserahkan kepada Kabupaten Kutai Barat, Sangihe, Maluku Barat Daya, dan Sikka. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.