Perubahan Pola Belanja ke Online Jadi Perhatian Serius Pemerintah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memantau perubahan pola belanja masyarakat yang mulai mengandalkan cara elektronik dan tidak lagi hadir langsung ke toko penjualan agar tidak mengganggu kinerja perekonomian.

“Kami akan terus memonitor perubahan dari perekonomian yang diakibatkan suatu era digitalisasi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menanggapi beberapa ritel besar yang mulai menutup gerai di berbagai lokasi, yang diduga terjadi karena ada perubahan pola konsumsi maupun belanja masyarakat, yang mulai memanfaatkan belanja secara daring.

Ia memastikan perubahan pola tersebut akan menjadi perhatian serius pemerintah agar penutupan gerai tersebut tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap daya beli masyarakat maupun kondisi perekonomian secara keseluruhan.

“Jadi dalam hal ini adanya ritel yang berubah bentuknya atau dalam hal ini secara fisik tutup tapi kemudian pindah ke online atau dari awalnya online, itu semua menjadi salah satu perhatian kita,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani menegaskan pantauan atas perubahan pola belanja masyarakat tersebut tidak hanya dilakukan kepada sektor ritel yang terkena dampak langsung, namun juga kepada sektor-sektor lainnya yang ikut memberikan kontribusi kepada perekonomian.

“Kami juga melihat sektor lain apakah mereka menghadapi tekanan atau perubahan, karena adanya konsep digitalisasi ini. Kami akan terus memformulasikan ‘policy’ untuk menyimaknya,” katanya.

Namun, untuk saat ini, Sri Mulyani memastikan belum ada pelemahan daya beli yang mempengaruhi konsumsi dalam negeri, karena masyarakat masih memberikan kontribusi kepada peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Kalau kita lihat dari sisi penerimaan perpajakan sampai September lalu, untuk ritel, PPN kita meningkat. Jadi mungkin ada perubahan dalam hal ini,” jelasnya.

Sebelumnya, beberapa gerai milik ritel terkemuka di Jakarta mulai melakukan cuci gudang dan diskon besar-besaran dengan alasan ingin menutup kegiatan operasional. Belum diketahui secara pasti, alasan penutupan gerai tersebut dan kaitannya dengan daya beli masyarakat yang lesu. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER