Pemerintah Gencar Rayu Pengusaha Mebel China Pindahkan Pabrik ke Indonesia

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pendekatan ke pengusaha mebel dari China dan merayu para pengusaha tersebut merelokasi pabriknya ke Indonesia.

Hal ini dilakukan pemerintah memanfaatkan momentum perang dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS), dimana produk dari China dikenakan tarif tinggi jika masuk ke negara Paman Sam.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan pendekatan ke pengusaha China ini dilakukan bersama dengan Kementerian Perindustrian.

“Kami bolak-balik terus ke kota di China, di Kota Dong Huan. Itu adalah sentra industri mebel di China. Lagi gencar melobi pemilik pabrik mebel,” kata Lembong di kantor BKPM, di Jakarta, Selasa (30/7).


Tidak hanya ke pengusaha asal China, kata mantan Menteri Perdagangan ini, pendekatan juga dilakukan ke pengusaha Taiwan yang memiliki pabrik di China.

BACA JUGA:  Pemerintah Sampaikan Peluang Investasi Infrastruktur di Singapura

Selain memanfaatkan momentum perang dagang AS dan China, menurut Lembong, struktur ekonomi di China saat ini sudah tidak kondusif untuk industri padat karya.

“Ini evolusi struktur ekonomi China yang memaksa mereka melepas atau mengembalikan pabrik padat karya yang 20-25 tahun lalu direbut dari Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia,” ujar Thomas Lembong.

Namun, Thomas Lembong mengakui bahwa tidak mudah merayu agar pengusaha China memindahkan pabriknya ke Indonesia, karena harus bersaing dengan negara-negara lain yang juga tak kalah menarik seperti India.

“Ya memang kami menghadapi persaingan yang sengit untuk bisa menggarap relokasi pabrik China,” tukasnya.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Inilah Biangnya Penyakit: Tekanan Darah Tinggi !

Hipertensi tidak mempunyai gejala yang khas, sehingga kita tidak sadar ada sesuatu yang salah atau berbahaya yang sedang mengancam penderitanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Untuk Merdeka

Pada saat pemimpin Jepang sudah memvisikan sebuah masyarakat baru Society 5.0, apakah kita saat ini, sebagai bangsa, sebagai ummat, berada pada jalur yang benar menuju puncak kejayaan menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, serta cerdas?

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi