Mendag: Banyak Perusahaan Belum Bergabung di Kadin

0
13
Kawasan Industri Karawang
Kawasan Industri Karawang. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan masih banyak dunia usaha yang belum bergabung ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia guna memudahkan sosialisasi terkait dengan kebijakan pemerintah.

Usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tentang Integrasi Data Perusahaan di Bidang Perdagangan secara Online di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (7/12), Menteri Enggar, memaparkan Kadin merupakan satu-satunya organisasi yang dilindungi landasan hukum.

Landasan hukum itu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2010. Dalam Kepres 17/2010, perusahaan atau dunia usaha pun diwajibkan mendaftarkan keanggotaannya di Kadin.

“Sampai sekarang belum semua dunia usaha tergabung dalam Kadin. Lebih banyak yang tidak terdaftar daripada yang terdaftar,” kata Enggar.

Ia menjelaskan jika seluruh pengusaha dan perusahaan bergabung di Kadin, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan akan lebih mudah berkomunikasi, baik dalam menerbitkan aturan maupun mensosialisasikan terkait dengan kegitaan perdagangan kepada dunia usaha.

Menurut Enggar, selama ini ada beberapa perusahaan yang tidak mengetahui kebijakan perdagangan yang berlaku karena tidak terdaftar dalam keanggotaan asosiasi tertentu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menyebutkan masih banyak dunia usaha yang tidak terdaftar dalam keanggotaan Kadin.

Ia juga mengaku tidak mengetahui jumlahnya secara pasti.

Kadin mencatat saat ini sudah ada sekitar 324 ribu perusahaan dan lebih dari 200 asosiasi yang terdaftar menjadi anggota.

Rosan menjelaskan keuntungan perusahaan maupun asosiasi yang terdaftar di Kadin adalah bisa menyuarakan kepentingan atau kebijakan yang menghambat kegiatan berusaha.

“Banyak juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan dunia usaha, mengajak Kadin bicara dulu. Bukan hanya perdagangan, tapi juga perindustrian, kemaritiman, semua itu peran Kadin membawa suara dari dunia usaha kepada pemerintah,” kata dia.

BACA JUGA
ott, korupsi

OTT Oknum BPN Lhokseumawe Ditetapkan Jadi Tersangka

LHOKSEUMAWE, SERUJI.CO.ID - Tim Saber Pungli Lhokseumawe, Provinsi Aceh, menetapkan salah seorang oknum PNS di Badan Pertanahan Nasional (BPN), S (54), menjadi tersangka hasil dari...
gunung agung

Promosi Pariwisata Bali Pasca Erupsi Gunung Agung

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Gunung Agung dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut di Desa Rendang, Kabupaten Karangasem, wilayah timur Bali, yang sempat beberapa...
Rudiantara

2019 Kominfo Targetkan Indonesia Terhubung Internet

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara menargetkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhubung jaringan internet dengan kecepatan tinggi pada 2019 sehingga semua orang...
Abhan

Bawaslu: Penyelenggaraan Pilkada Jangan Mudah Tergoda Suap

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak mudah tergoda suap selama menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada)...
Suap

Terkait Suap, KPU Jabar Panggil KPU Garut

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat akan memanggil jajaran KPU Garut untuk meminta klarifikasi terkait dugaan operasi tangkap tangan terhadap...
loading...
Screenshot_20180115_194046

PKS Optimis Peroleh 5 Kursi DPRD Pasaman Barat pada Pileg 2019

SIMPANG EMPAT – PKS optimis lima kursi DPRD Kabupaten Pasaran Barat akan diperolehnya pada pileg 2019. Hal ini disampaikan oleh Fajri Yustian Ketua Tim...
images (5)

Garis 7: Sesat Nalar

Analogi adalah sebuah cara otak untuk memahami sesuatu. Analogi mirip dengan perumpamaan. Jika ada orang yang bertanya bagaimana cara membuat jelly, maka paling mudah...
IMG_20180224_110625_530

Mencari Logika di Balik Kasus Tuduhan ke Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab (RHS) juga ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya FH dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. RHS bahkan...