Lindungi Pasar Tradisional, Pemkot Madiun Tangguhkan Izin Pendirian Toko Modern


MADIUN, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, menangguhkan izin operasional sejumlah toko modern guna melindungi keberlangsungan ekonomi tradisional milik warga kota setempat.

“Izin operasional toko modern yang masuk selama enam bulan terakhir ini kami tangguhkan. Tujuannya kami ingin menguatkan ekonomi produktif masyarakat dan pasar tradisional,” ujar Sekretariis Daerah Kota Madiun Maidi, Sabtu.

Menurut dia, pemkot tidak ingin usaha toko modern seperti toko swalayan atau “minimarket” yang diperbolehkan masuk dan beroperasi nantinya malah akan mematikan usaha warga yang lebih dulu ada.

Untuk itu, keberadaan toko modern harus dibatasi agar tidak mengurangi pendapatan atau mengganggu usaha yang sedang berjalan. Di samping itu, keberadaan toko modern di Kota Madiun saat ini sudah cukup banyak.

Sesuai data yang ada, jumlah toko modern yang mengajukan izin operasional di Kota Madiun mencapai 56 unit. Dengan jumlah tersebut, bila izin toko modern baru diloloskan maka dikhawatirkan toko-toko semacam itu akan berjubel di Kota Madiun.

Alasan lain dari penangguhan izin tersebut adalah soal keindahan tampilan kota. Dengan demikian semuanya perlu dikaji dulu demi keindahan tata Kota Madiun.

Maidi menambahkan, tujuan lain dalam menangguhkan izin operasional toko modern tersebut adalah untuk menguatkan ekonomi produktif masyarakat dengan melakukan revitalisasi sejumlah pasar tadisional yang ada di Kota Madiun, agar keberadaannya tidak kalah dengan toko modern.

Adapun, tiga pasar tradisional yang sudah direnovasi antara lain, Pasar Sepur di Jalan Pahlawan, Pasar Manguharjo di Jalan Urip Sumoharjo, dan bekas pasar burung di Jalan Panglima Sudirman Madiun.

Selain ketiga pasar tersebut, Kota Madiun masih memiliki cukup banyak pasar rakyat dan tradisional lainnya. Di antaranya, Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Pasar Sri Jaya, Pasar Kawak dan lainnya.

Pasar-pasar tersebut secara umum kondisinya masih bagus dan menjadi pusat perekonomian warga setempat yang dapat tergerus aktivitasnya jika toko modern terlalu banyak. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing. Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close