DPR: Rencana Holding Migas Tunggu Revisi UU

0
50
Gedung Kementerian BUMN
Gedung Kementerian BUMN

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, menilai, rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding minyak bumi dan gas (migas), sebaiknya menunggu revisi UU Migas No 22/2001 selesai.

“Akan jauh lebih baik bagi kepentingan negara, jika pembentukan holding menunggu selesainya revisi UU Migas No.22/2001,” kata Kurtubi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/2).

Menurut anggota Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) ini, hal itu karena saat ini DPR tengah merencanakan untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, melalui revisi UU Migas itu.

“Itu sudah dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang Minyak dan Migas (Migas) Nomor 22 tahun 2001 dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan,” katanya.

Menurut Kurtubi, BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas.

Kurtubi menambahkan, holding migas tidak dipaksakan dalam waktu dekat ini mengingat masih belum adanya payung hukum yang menaungi holding migas tersebut.

“Ya harus tunggu Revisi UU migas yg saat ini sudah berada di Baleg DPR. Kalau holding migas dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya,” jelas dia.

Kurtubi juga berpendapat, langkah holding perusahaan migas pelat merah ini sebagai langkah efisiensi bisnis agar pengerjaan infrastrukturnya tak lagi saling tumpang tindih.

Cegah dualisme Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, menegaskan bahwa holdingisasi BUMN migas bertujuan untuk efisiensi bisnis.

Rini juga menerangkan, dengan adanya holdingisasi dua BUMN yang bergerak di industri migas yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah di bidang industri migas.

Loading...
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama