DPR: Rencana Holding Migas Tunggu Revisi UU

0
3
Gedung Kementerian BUMN
Gedung Kementerian BUMN

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, menilai, rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding minyak bumi dan gas (migas), sebaiknya menunggu revisi UU Migas No 22/2001 selesai.

“Akan jauh lebih baik bagi kepentingan negara, jika pembentukan holding menunggu selesainya revisi UU Migas No.22/2001,” kata Kurtubi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/2).

Menurut anggota Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) ini, hal itu karena saat ini DPR tengah merencanakan untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, melalui revisi UU Migas itu.

“Itu sudah dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang Minyak dan Migas (Migas) Nomor 22 tahun 2001 dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan,” katanya.

Menurut Kurtubi, BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas.

Kurtubi menambahkan, holding migas tidak dipaksakan dalam waktu dekat ini mengingat masih belum adanya payung hukum yang menaungi holding migas tersebut.

“Ya harus tunggu Revisi UU migas yg saat ini sudah berada di Baleg DPR. Kalau holding migas dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya,” jelas dia.

Kurtubi juga berpendapat, langkah holding perusahaan migas pelat merah ini sebagai langkah efisiensi bisnis agar pengerjaan infrastrukturnya tak lagi saling tumpang tindih.

Cegah dualisme Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, menegaskan bahwa holdingisasi BUMN migas bertujuan untuk efisiensi bisnis.

Rini juga menerangkan, dengan adanya holdingisasi dua BUMN yang bergerak di industri migas yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah di bidang industri migas.

Komentar

BACA JUGA
Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Pada Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Terkait kasus penganiyaan terhadap ulama atau tokoh agama, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan hal itu dan berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas...

Ini Tiga Hal Yang Dibahas Dalam Rapat Rektor Kampus Negeri se-Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Rektor kampus negeri se-Jawa Timur berkumpul di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (20/2), untuk membahas perkembangan terakhir SNMPTN 2018, masalah penomoran...
IAIN Langsa

Rektor IAIN Langsa: Negara dan Presidennya Sama, Tapi Kenapa Kenyataan Sosialnya Beda

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA mengatakan masyarakat Indonesia belum merasakan kehidupan atau kenyataan sosial...

Jika Menang Pilgub, Puti Guntur Janjikan Pendidikan Gratis

MALANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno saat ini tengah fokus mengampanyekan berbagai program untuk...
Puti ke Gereja

Kunjungi Keuskupan Gereja Katolik, Puti Guntur Sampaikan Komitmen Kebangsaan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno berkunjung ke Gereja Katolik Keuskupan Kota Malang, Selasa (20/2). Turut mendampingi Sekretaris DPD PDIP...
loading...
IMG_20180220_212008

Pasukan Dayak dan Banser Sepakat Bertemu, Ada Apa..?

Kotawaringin Barat - Sejumlah anggota Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) , anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) serta anggota Aliansi Pemuda Dayak (APD) Kabupaten...
20180215_133823

SMA Negeri 1 Merbau Melakukan Aksi Hari Hijab Massal

Para siswa perempuan berbaris dengan rapi di Jalan DI. Panjaitan, sambil senyum-senyum siswa-siswa perempuan SMA Negeri 1 Merbau pawai hijab massal. Dengan membawa spanduk...
019786100_1439819451-ilustrasi-penghinaan-1

Hukum Menghina Bagi Muslim, Masihkah Perlu KUHP?

Undang-undang masalah penghinaan pada presiden/pejabat negara dan wakil rakyat menjadi pembahasan yang sangat menarik di masyarakat. Bahkan menjadi kerancuan manakah antara hinaan dan kritikan....