BPS: Defisit Neraca Perdagangan 2018 Terbesar Sejak 1975

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018 mengalami defisit sebesar USD 8,57 miliar pada Desember 2018, dan itu menjadi yang terbesar sejak tahun 1975 lalu.

“Sejak 1945 kita terputus datanya (data ekspor impor) sampai tahun 1975. Kalau terbesar yang 2018 ini ya besar,” kata Kepala BPS, Suhariyanto, di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (15/1).

Pada 1975 defisit neraca perdagangan hanya sebesar USD 391 juta. Secara spesifik, ia menyebutkan jika dirujuk berdasarkan data sebelum 2018, defisit yang tercatat pada 2014 tercatat ebesar USD 2,20 miliar, kemudian di 2013 sebesar USD 4,08 miliar dan pada 2012 sebesar USD 1,7 miliar.

Sementara, sejak 1975 hingga 2012, neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus sebagaimana yang terjadi di 2015 hingga 2017. Adapun surplus yang terbesar berdasarkan catatan BPS adalah sebesar USD 39,73 miliar pada 2006.


Baca juga: Perdagangan Indonesia Defisit, Menkeu: Dorong Ekspor dan Arus Modal

“Sehingga 2018 yang terbesar. Defisit ini jadi pelajaran, kedepan kita perlu upaya lagi untuk mendiversifikasikan produk maupun negara tujuan ekspor kita,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Ekspor Perhiasan dari Bali Naik 20,98 Persen

Meski tercatat defisit, kata Suhariyanto, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang mampu menekan defisit neraca perdagangan, seperti kebijkan pengendalian impor terhadap 1147 komoditas dengan menaikan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor, hingga kebijakan penerapan kebijakan mandatori perluasan progran B20 maupun insentif fiskal lainnya untuk menggenjot ekspor.

“Tapi perlu jadi catatan, kebijakan begitu diumumkan langsung terimplementasikan kan tidak, tapi kita berharap kebijakan itu ke depan semakin bagus,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri mengkritik ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan defisit neraca perdagangan. Ia bahkan menyebut neraca dagang Indonesia 2018 mengalami nasib terburuk sepanjang sejarah.

Baca juga: Ternyata Dana Haji Pernah Digunakan Untuk Menutupi Defisit Keuangan Negara

“Sejak merdeka, defisit neraca perdagangan hanya 7 kali. Tahun 2018 defisit perdagangan terburuk sepanjang sejarah,” kata Faisal Basri lewat Twitternya.

(SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi