BPN Prabowo-Sandi: Jokowi Ambil Alih Saham Freeport Pakai Dana Asing

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tidak setuju dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin yang menyatakan langkah membeli 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) disebut telah membuktikan Jokowi anti-asing.

Anggota BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, justru menyebut Jokowi pro-asing karena pengambilalihan saham itu menggunakan dana asing.

“Dibilang bahwa pembelian saham Freeport sebagai bukti tidak pro-asing, justru ini pro-asing karena dibayar menggunakan global bond (surat utang internasional),” kata Riza kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/12).

Riza mengatakan seharusnya Jokowi bisa menggunakan pendanaan nasional untuk hal itu, misalnya dengan menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau surat utang dalam negeri (local bond).

“Atau bisa juga dengan mobilisasi masyarakat untuk ramai-ramai membeli saham Freeport. Itu prinsipnya kalau presiden yang dipercaya oleh rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Baca juga: Dibayar Lunas, RI Resmi Kuasai Mayoritas Saham Freeport

Sebelumnya, pada Jumat (21/12), Presiden Jokowi mengumumkan pengambilalihan mayoritas saham Freeport oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Inalum membayar US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto untuk itu.

Dilansir dari Kontan, Jumat (21/12), guna membiayai akuisisi Freeport, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menuturkan, Inalum telah membayar biaya divestasi sebesar US$ 3,85 miliar kepada Freeport-McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto pada hari yang sama, sebelum pemberian IUPK definitif PTFI. Inalum membayar biaya tersebut dengan menggunakan dana hasil penerbitan global bond sebesar US$ 4 miliar atau sekitar Rp58 triliun (kurs Rp14.500).

“Sudah kita bayar. (Global) bond-nya kan masuk tanggal 15 November. Bayar ke FCX dan Rio Tinto-nya sudah tadi siang,” kata Budi Gunakan.

Kemudian, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menegaskan dikuasainya saham mayoritas PT Freeport sebesar 51,2% oleh PT Inalum sebagai bukti bahwa Presiden Jokowi bukanlah seseorang yang pro asing.

“Telah beliau buktikan, salah satunya dengan penguasaan saham Freeport ini,” kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/12).  (SU05)

10 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER