JAKARTA, SERUJI.CO.ID – PT Hero Supermarket Tbk (HERO) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 532 karyawannya hingga kuartal III 2018, menyusul perseroan menutup 26 gerai jaringan ritel Giant Supermarket.
Corporate Affairs GM PT Hero Supermarket Tbk, Tony Mampuk, mengatakan, kinerja keuangan perusahaan melemah sejak kuartal III 2018. Kondisi keuangan tersebut membuat perusahaan terpaksa mem-PHK karyawannya.
“Sampai dengan kuartal ke-III 2018, PT Hero Supermarket mengalami penurunan total penjualan sebanyak 1 persen atau senilai Rp 9,849 triliun,” ujar Tony, di kantor Pusat PT Hero Supermarket Tbk, di Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat (11/1).
Dijelaskan oleh Tony, penurunan kinerja ritel itu disebabkan oleh penjualan pada bisnis makanan yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Hingga kuartal III 2017, pendapatan mencapai Rp 9,961 triliun.
“Meski demikian, bisnis non makanan tetap menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat. Atas hal tersebut, perusahaan meyakini bahwa keputusan akan langkah efisiensi tersebut adalah hal yang paling baik dalam menjaga laju bisnis yang berkelanjutan,” terangnya.
Menurut Tony, perusahaannya telah menerapkan strategi yang mendukung keberlanjutan bisnis dengan memaksimalkan produktivitas kerja melalui proses efisiensi.
“Sejauh ini dari 532 karyawan yang terdampak dari kebijakan efisiensi tersebut, sebanyak 92 persen karyawan telah mengerti dan memahami kebijakan efisiensi ini dan menyepakati untuk mengakhiri hubungan kerja,” terangnya.
Tony memastikan, semua hak karyawan seperti yang diatur oleh pemerintah, sudah diberikan.
“Semua telah mendapatkan hak sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Tenaga Kerja RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (SU05)
Retail ini klo bukan org jakarta ga usah sok ngomong
Memang Giant dimana mana jarang ada yg belanja disana
Ditambah lagi bisnis online yg makin marak
Ya wajarlah tutup
Logika pakai
Iwey Iway Iwoy
10 jt lapangan kerja?
Sri Tresnawati
Kryawan giant yg msh tersisa agar berpikir cerdas, bhw ini bagian dr kebijakan makro pemerintah dibidang ekonomi yg amburadul. kalo ingin ada perbaikan, perlu ada prgantian penerintahan yg lbh mampu
ini efek ekonomi yg meroket,PHK juga Jd meroket