Siapa Sebenarnya yang Menaikan Tarif STNK, Presiden, Menkeu atau Polri

Jakarta, Seruji.com – Mulai jumat, 6 Januari 2017 tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kenderaaan Bermotor (BPKB) resmi naik. Kenaikan tarif ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Persoalan kenaikan ini kemudian menjadi ramai, karena pernyataan Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Polisi M.Tito Karnavian.

Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai Sidang Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1), Presiden Joko Widodo mempertanyakan kenaikkan tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sangat tinggi itu. Kenaikan tersebut dianggap membebani masyarakat.

“Tadi sebenarnya Presiden mengingatkan waktu di Bogor, kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi,” ujar Darmin di kantornya, Rabu (4/1) malam.

Darmin menambahkan, penetapan tarif merupakan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai perumus serta Polri sebagai pemungut tarif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri membantah kenaikan tarif ini merupakan usulan langsung dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, keputusan ini adalah hasil pertimbangan dari usulan yang diajukan oleh Polri.

“Untuk masalah SIM ini dari Polri termasuk yang terakhir, biasanya untuk seluruh BLU kita membuat memang review setiap saat, apakah tarifnya sesuai atau tidak, bukan dari Kemenkeu,” kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Rabu (4/1).

Menurutnya, sudah tujuh tahun biaya pengurusan kendaraan bermotor belum mengalami kenaikan. Untuk itu, butuh penyesuaian dari pemerintah pada tahun ini. Penyesuaian ini juga dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Sri Mulyani mengakui dirinya memang menandatangani surat keputusan kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan. Hanya saja, keputusan tetap dibahas bersama Polri.

“Biasanya memang dari K/L, kemudian kita membuat keputusan. Saya yang tandatangan,” ujarnya.

Sementara Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian menyatakan kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor bukan keputusan Polri.

“Kenaikan ini bukan karena dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu pertama karena temuan BPK, harga material sudah naik,” kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).

Alasan kedua, kata Kapolri, kenaikan tarif itu karena ada masukan dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat.

“Hasil temuan mereka, harga itu termasuk harga terendah di dunia, sehingga perlu dinaikkan karena daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan adanya tarif baru ini, maka penghasilan Negara juga ikut bertambah,” tambah Tito.

Terlepas dari saling bantah ini, dan banyaknya protes warga, kenaikan tarif STNK dan BPKB itu sudah berlaku mulai Jumat ini (6/1).

Sesuai PP nomor 60 tahun 2016 tertanggal 6 Desember 2016 itu, jika sebelumnya penerbitan (pembuatan) STNK sepeda motor (roda dua atau roda tiga). Misalnya dikenai biaya Rp 50 ribu, maka dengan PP baru itu akan dikenai bea Rp 100 ribu. Untuk roda empat atau lebih dari sebelumnya Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu.

Untuk pengesahan STNK, yang sebelumnya gratis, dengan disahkan PP ini maka akan berbayar Rp25 ribu untuk roda dua dan empat, dan Rp50 ribu bagi roda empat atau lebih.

Biaya pembuatan pelat nomor (kaleng) pun akan berubah. Jika sebelumnya dikenai Rp 30 ribu, maka tahun depan siapkan biaya Rp 60ribu dan Roda empat atau lebih dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu.

Pengurusan dan penerbitan BPKB mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Roda dua dan roda tiga yang sebelumnya ditarif sebesar Rp80 ribu, kini diwajibkan membayar Rp225 ribu dan roda empat atau lebih sebesar Rp375 ribu dari sebelumnya Rp100 ribu.

Kenaikan tarif masih dikenakan pada tarif Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan untuk roda dua atau roda tiga dari Rp75 ribu menjadi Rp150 ribu, dan roda empat atau lebih dari Rp 75 ribu menjadi Rp 250 ribu. (dr/seruji)

Sumber: CNNIndonesia, Tempo, Okezone, Sindonews, Republika

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER