Pemerintah Pertimbangkan Bebaskan PPn

0
1105

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah akan mempertimbangkan usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada setiap transaksi selama seminggu. Pasalnya, PPn selama ini menjadi salah satu komponen yang membuat harga barang lebih tinggi.

“Kita mempelajari usulan tersebut, dan memang sudah di dalam APBN dilakukan. Sifatnya dengan apakah promosi menggunakan atau memberikan mengenai PPN akan kita lihat dari sisi aturan,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (10/11).

Sebagaimana diketahui Kadin mengusulkan hal tersebut salah satunya untuk mendongkrak daya beli masyarakat. ‎Namun, untuk memutuskan menghapuskan PPN 10 persen, dibutuhkan kehati-hatian.

Loading...

‎Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemberian insentif pajak saat ini sangat diperlukan. Salah satunya, berupa pemotongan PPN.

Namun, menurut Bhima, insentif pajak seharusnya tidak hanya bagi perusahaan besar. Yang paling penting, adalah keringanan pajak untuk UMKM. “Karena total porsi UMKM terhadap total industri nasional cukup besar, bisa dibilang 97 persen kita disusun UMKM,” kata Bhima, di Jakarta, Jumat (10/11).

Terlebih kata Bhima, daya beli masyarakat yang menurun adalah mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah. Dimana, mereka sebagai produsen sekaligus konsumen.

“Harusnya jangan sampai ada diskriminasi, maka PPN ini kalau bisa dibebaskan di semua jenis usaha, menengah besar, menengah bawah, dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan sektoral dan padat karya,” kata dia.

Insentif pajak ini, lanjut Bhima, tak hanya akan meningkatkan daya beli, tetapi juga akan mencegah PHK Massal. Menurutnya, ada beberapa skenario yang bisa dilakukan pemerintah.

“Kalau sektornya ya cukup bagus ya hanya keringanan PPN, tapi kalau sedang mengalami sunset, dia bisa dibebaskan PPN dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun,” katanya.

Meski begitu, Bhima mengingatkan, keringanan pajak ini musti di evaluasi dalam jangka waktu tertentu. “Apakah keringanan PPN itu ada hubunganya dengan penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat naik. Mungkin harus ada evaluasi ke sana, tiap berapa bulan sekali,” kata dia. (Achmad/Hrn)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama