Pemerintah Pertimbangkan Bebaskan PPn


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah akan mempertimbangkan usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada setiap transaksi selama seminggu. Pasalnya, PPn selama ini menjadi salah satu komponen yang membuat harga barang lebih tinggi.

“Kita mempelajari usulan tersebut, dan memang sudah di dalam APBN dilakukan. Sifatnya dengan apakah promosi menggunakan atau memberikan mengenai PPN akan kita lihat dari sisi aturan,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (10/11).

Sebagaimana diketahui Kadin mengusulkan hal tersebut salah satunya untuk mendongkrak daya beli masyarakat. ‎Namun, untuk memutuskan menghapuskan PPN 10 persen, dibutuhkan kehati-hatian.

‎Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemberian insentif pajak saat ini sangat diperlukan. Salah satunya, berupa pemotongan PPN.

Namun, menurut Bhima, insentif pajak seharusnya tidak hanya bagi perusahaan besar. Yang paling penting, adalah keringanan pajak untuk UMKM. “Karena total porsi UMKM terhadap total industri nasional cukup besar, bisa dibilang 97 persen kita disusun UMKM,” kata Bhima, di Jakarta, Jumat (10/11).

Terlebih kata Bhima, daya beli masyarakat yang menurun adalah mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah. Dimana, mereka sebagai produsen sekaligus konsumen.

“Harusnya jangan sampai ada diskriminasi, maka PPN ini kalau bisa dibebaskan di semua jenis usaha, menengah besar, menengah bawah, dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan sektoral dan padat karya,” kata dia.

Insentif pajak ini, lanjut Bhima, tak hanya akan meningkatkan daya beli, tetapi juga akan mencegah PHK Massal. Menurutnya, ada beberapa skenario yang bisa dilakukan pemerintah.

“Kalau sektornya ya cukup bagus ya hanya keringanan PPN, tapi kalau sedang mengalami sunset, dia bisa dibebaskan PPN dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun,” katanya.

Meski begitu, Bhima mengingatkan, keringanan pajak ini musti di evaluasi dalam jangka waktu tertentu. “Apakah keringanan PPN itu ada hubunganya dengan penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat naik. Mungkin harus ada evaluasi ke sana, tiap berapa bulan sekali,” kata dia. (Achmad/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close