Pemerintah Pertimbangkan Bebaskan PPn

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah akan mempertimbangkan usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada setiap transaksi selama seminggu. Pasalnya, PPn selama ini menjadi salah satu komponen yang membuat harga barang lebih tinggi.

“Kita mempelajari usulan tersebut, dan memang sudah di dalam APBN dilakukan. Sifatnya dengan apakah promosi menggunakan atau memberikan mengenai PPN akan kita lihat dari sisi aturan,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (10/11).

Sebagaimana diketahui Kadin mengusulkan hal tersebut salah satunya untuk mendongkrak daya beli masyarakat. ‎Namun, untuk memutuskan menghapuskan PPN 10 persen, dibutuhkan kehati-hatian.

‎Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemberian insentif pajak saat ini sangat diperlukan. Salah satunya, berupa pemotongan PPN.


Namun, menurut Bhima, insentif pajak seharusnya tidak hanya bagi perusahaan besar. Yang paling penting, adalah keringanan pajak untuk UMKM. “Karena total porsi UMKM terhadap total industri nasional cukup besar, bisa dibilang 97 persen kita disusun UMKM,” kata Bhima, di Jakarta, Jumat (10/11).

Terlebih kata Bhima, daya beli masyarakat yang menurun adalah mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah. Dimana, mereka sebagai produsen sekaligus konsumen.

“Harusnya jangan sampai ada diskriminasi, maka PPN ini kalau bisa dibebaskan di semua jenis usaha, menengah besar, menengah bawah, dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan sektoral dan padat karya,” kata dia.

Insentif pajak ini, lanjut Bhima, tak hanya akan meningkatkan daya beli, tetapi juga akan mencegah PHK Massal. Menurutnya, ada beberapa skenario yang bisa dilakukan pemerintah.

“Kalau sektornya ya cukup bagus ya hanya keringanan PPN, tapi kalau sedang mengalami sunset, dia bisa dibebaskan PPN dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun,” katanya.

Meski begitu, Bhima mengingatkan, keringanan pajak ini musti di evaluasi dalam jangka waktu tertentu. “Apakah keringanan PPN itu ada hubunganya dengan penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat naik. Mungkin harus ada evaluasi ke sana, tiap berapa bulan sekali,” kata dia. (Achmad/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Yuk, Kenali Jenis Busana Tunik