Dirjen Perdagangan Dalam Negeri: KPD Jatim Jadi Model dan Contoh Nasional

SURABAYA –  Keberadaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur di beberapa provinsi di Indonesia, kini menjadi contoh nasional dalam upaya penguatan ekonomi dalam negeri. KPD saat ini hanya dimiliki Provinsi Jawa Timur, dan dinilai sangat menginspirasi aktivitas perdagangan di daerah sekaligus meningkatkan perdagangan dalam negeri.

Ini disampaikan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Tjahya Widayanti, usai pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di ruang kerja, Kantor Gubernur Jatim, Selasa (14/2).

Tjahya Widayanti mengatakan, pihaknya meminta kesediaan Gubernur Jatim untuk menjadi pembicara dalam kegiatan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan RI. Kegiatan dijadwalkan tanggal 20 Februari 2017 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Fokus Jatim Perdagangan Pada saat penerimaan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menjelaskan bahwq Jatim telah mendirikan 26 KPD . Menurutnya, salah satu perhatian dan fokus dari Pemprov Jatim adalah membangun sistem perdagangan, melalui perkuatan logistik dan konektivitas antar daerah melalui KPD.

“Konektivitas antar daerah akan meringankan biaya perdagangan. KPD Jatim berperan penting dalam memotong jalur distribusi yang terlalu panjang dari industri di tanah air,” ujar Pakde Karwo-sapaan akrabnya melalui Kepala Biro Humas Jatim, Benny Sampirwanto kepada SERUJI.

Dengan langkah tersebut masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah karena biaya transportasi dan penyaluran lebih pendek. Dicontohkan, transaksi dagang dari Jatim ke daerah lain yang berisi muatan penuh pada saat berangkat harus dioptimalkan dengan mengisi muatan yang sama pada saat kembali.

“Untuk itu harus dihindari pengiriman barang hanya berisi sekitar 25-50 persen, sebab menyebabkan harga mahal,” tambahnya. KPD, lanjut Pakde Karwo, juga bertugas untuk meningkatkan kapasitas bongkar muat tersebut. Menyinggung perdagangan bebas, Pakde Karwo berkomitmen melakukan perkuatan perlindungan konsumen melalui standarisasi produk barang dan jasa di Jatim. Perlindungan konsumen dilakukan untuk menjaga keamanan dan ekonomi di Jatim.

Menurutnya, perlindungan konsumen terhadap barang dilakukan pada pasca proses pelayanan single window, melalui sistem IT yang disebut aplikasi dashboard pengendalian ekspor impor. Melalui aplikasi sistem dashboard tersebut, barang-barang yang masuk ke Jatim akan dilakukan proses pengecekan, baik toxin, jamur, mercuri, dan hal berbahaya lainnya.

EDITOR : Yus Arza

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.