Dirjen Perdagangan Dalam Negeri: KPD Jatim Jadi Model dan Contoh Nasional

SURABAYA –  Keberadaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur di beberapa provinsi di Indonesia, kini menjadi contoh nasional dalam upaya penguatan ekonomi dalam negeri. KPD saat ini hanya dimiliki Provinsi Jawa Timur, dan dinilai sangat menginspirasi aktivitas perdagangan di daerah sekaligus meningkatkan perdagangan dalam negeri.

Ini disampaikan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Tjahya Widayanti, usai pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di ruang kerja, Kantor Gubernur Jatim, Selasa (14/2).

Tjahya Widayanti mengatakan, pihaknya meminta kesediaan Gubernur Jatim untuk menjadi pembicara dalam kegiatan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan RI. Kegiatan dijadwalkan tanggal 20 Februari 2017 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Fokus Jatim Perdagangan Pada saat penerimaan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menjelaskan bahwq Jatim telah mendirikan 26 KPD . Menurutnya, salah satu perhatian dan fokus dari Pemprov Jatim adalah membangun sistem perdagangan, melalui perkuatan logistik dan konektivitas antar daerah melalui KPD.

“Konektivitas antar daerah akan meringankan biaya perdagangan. KPD Jatim berperan penting dalam memotong jalur distribusi yang terlalu panjang dari industri di tanah air,” ujar Pakde Karwo-sapaan akrabnya melalui Kepala Biro Humas Jatim, Benny Sampirwanto kepada SERUJI.

Dengan langkah tersebut masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah karena biaya transportasi dan penyaluran lebih pendek. Dicontohkan, transaksi dagang dari Jatim ke daerah lain yang berisi muatan penuh pada saat berangkat harus dioptimalkan dengan mengisi muatan yang sama pada saat kembali.

“Untuk itu harus dihindari pengiriman barang hanya berisi sekitar 25-50 persen, sebab menyebabkan harga mahal,” tambahnya. KPD, lanjut Pakde Karwo, juga bertugas untuk meningkatkan kapasitas bongkar muat tersebut. Menyinggung perdagangan bebas, Pakde Karwo berkomitmen melakukan perkuatan perlindungan konsumen melalui standarisasi produk barang dan jasa di Jatim. Perlindungan konsumen dilakukan untuk menjaga keamanan dan ekonomi di Jatim.

Menurutnya, perlindungan konsumen terhadap barang dilakukan pada pasca proses pelayanan single window, melalui sistem IT yang disebut aplikasi dashboard pengendalian ekspor impor. Melalui aplikasi sistem dashboard tersebut, barang-barang yang masuk ke Jatim akan dilakukan proses pengecekan, baik toxin, jamur, mercuri, dan hal berbahaya lainnya.

EDITOR : Yus Arza

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.