Sebanyak 60 Koperasi Dibubarkan Kemenkop, Ini Alasannya

SUKABUMI, SERUJI.CO.ID – Sebanyak 60 koperasi di Kota Sukabumi, Jawa Barat dibubarkan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) RI karena terdata sudah tidak aktif dan tidak beraktivitas lagi.

“Kami sudah menerima informasi tentang rencana pembubaran 60 koperasi tersebut dari Kemenkop UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi Ayep Supriatna di Sukabumi, Senin (27/8).

Namun demikian, pihaknya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada puluhan koperasi tersebut. Dibubarkannya koperasi itu karena pengurusnya kemungkinan belum memahami berbagai persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pengurus.

Menurutnya,jumlah koperasi saat ini mencapai 314 unit, dari jumlah tersebut sebanyak 103 koperasi dibubarkan oleh Kemenkop UKM, karena sudah tidak aktif lagi yang didominasi koperasi kecil yang mengalami kesulitan dalam penyediaan permodalan hingga pemasaran dan sumber daya manusia (SDM).


Sehingga dengan adanya pembubaran koperasi oleh Kemenkop UKM jumlah koperasi yang dibubarkan bertambah menjadi 163 unit. Tetapi,untuk koperasi besar semakin maju dan berkembang bahkan banyak yang sudah memiliki aset miliaran rupiah.

“Kunci sukses mengelola koperasi ada di SDM dan permodalan serta profesionalisme, sebab selama ini koperasi yang dibubarkan karena manajemen dalam pengurusannya tidak aktif dan kurang profesional,” tambahnya.

Ayep mengatakan pihaknya rutin melakukan pembinaan ke setiap koperasi yang aktif sekaligus memberikan imbauan agar pengurus koperasi rutin melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) yang harus dilaporkan ke pihaknya, karena RAT merupakan salah satu kewajiban bagi koperasi.

Lanjut dia, Diskop UKMPP tugasnya hanya memberikan pembinaan agar bisa tetap eksis dan aktif sekaligus menjadi tiang perekonomian masyarakat. (Ant/ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

MUI Kecam Iklan Lowongan Kerja Yang Mensyaratkan Melepas Hijab Saat Bekerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengecam perusahaan yang mengiklankan lowongan kerja dengan mensyaratkan harus bersedia melepas jilbab selama bekerja.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.