Pengesahan Badan Hukum Koperasi Disarankan Melalui Kemenkumham

0
330
Koperasi
Logo koperasi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –¬†Pengesahan badan hukum koperasi disarankan melalui Kementerian Hukum dan HAM mengingat segera akan diberlakukannya mekanisme “single submission” dalam waktu dekat.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Rabu (28/3), mengatakan saat ini Pemerintah sedang melakukan upaya penyederhanaan proses pengurusan badan hukum dan perizinan termasuk pengurusan Badan Hukum koperasi melalui mekanisme “single submission”.

“Ide ini sangat bagus, selama ini pengurusan badan hukum koperasi di lapangan sangat menyulitkan masyarakat. Dari persyaratan dokumen yang dipenuhi hingga prosedur yang berbelit-belit. Masyarakat akhirnya banyak yang patah arang untuk kembangkan koperasi,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pengurusan badan hukum ini sudah sesuai kalau ditangani Kemenkumham.

“Ini juga bentuk perlakuan yang setara terhadap badan hukum lain semacam Persero, Yayasan, Perkumpulan, dan lain sebagainya, termasuk juga untuk Badan Hukum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), sebaiknya mereka mesti registrasi kembali sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) ke Kemenkum dan HAM,” ujarnya.

Sebagaimana pasal 9 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian kata dia, juga tegas menyebutkan bahwa pemberian badan hukum itu adalah kewenangan Pemerintah.

Ia menambahkan, Kementerian Koperasi dan UKM dengan demikian akan bisa fokus untuk mengurus masalah regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan koperasi, termasuk melakukan advokasi terhadap regulasi sektoral yang sekarang ini banyak hambat perkembangan koperasi.

“Seperti, misalnya, UU Rumah Sakit, UU BUMN, UU Penanaman Modal, UU Perpajakan dan turunannya,” ucapnya.

Suroto menambahkan, draft RUU Perkoperasian yang sekarang sedang dibahas di parlemen sebaiknya juga menyedehanakan syarat pendirian koperasi menjadi hanya bisa didirikan oleh 2 orang atau 3 orang seperti di negara lain.

“Tidak seperti saat ini yang wajib 20 orang. Ini hambatan strategis yang mendasar karena koperasi dikembangkan hanya dilihat dalam model skala ekonomi bukan dalam lingkup ekonomi,” imbuhnya.

Ia berharap ide pembaharuan masalah perizinan khususnya dapat menjadi pendorong bagi koperasi agar mendapat perlakuan sama dan tumbuh secara natural di Tanah Air. (Ant/SU03)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
menhub

Menhub: Cuaca Buruk Belum Mempengaruhi Sektor Penerbangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sektor penerbangan belum terpengaruh kondisi cuaca buruk seperti yang dialami sektor pelayaran, meskipun kewaspadaan tetap...
tewas

Karena Kecelakaan Mobil, Pilot Lion Air Dimakamkan di Madinah

SERANG, SERUJI.CO.ID - Pilot Lion Air Captain Bambang Sugiri yang meninggal karena kecelakaan mobil di Arab Saudi, Sabtu (21/7), akan dimakamkan di Madinah pada...
Tahanan kabur

Dua dari 31 Orang Napi Lapas Doyo Yang Kabur Telah Diamankan

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kapolres Jayapura AKBP Victor Mackbon mengatakan jumlah narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura,...

Untuk Asian Games, PSSI Miliki Dua Bus Baru

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki dua unit bus baru sebagai moda transportasi tim nasional sepak bola Indonesia menjelang bergulirnya...

Dirjen PAS: OTT di Sukamiskin Masalah Serius dan Tak Terduga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)...