Pemerintah Akan Beri Stimulus Pada 1000 Koperasi Agar Aktif Kembali

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Setidaknya 1.000 di antara 4.000 unit koperasi yang tercatat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara, dinyatakan tidak aktif.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sultra Heri Alamsyah mengatakan agenda prioritas pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM adalah mengaktifkan koperasi sebagai infrastruktur pembangunan ekonomi kerakyatan.

“Mulai tahun ini dan seterusnya pemerintah akan menstimulus koperasi yang ada, namun tidak aktif melalui peningkatan kapasitas pengelolanya,” kata Heri di Kendari, Rabu (14/11).

Disampaikan Heri, Dinas Koperasi dan UKM telah mengidentifikasi berbagai persoalan yang menyebabkan koperasi tidak aktif untuk dicarikan jalan keluar. Diantara penyebab koperasi tidak aktif adalah sumber daya pengelola koperasi dan kesadaran anggota dalam berkoperasi yang minim.

Baca juga: Sebanyak 60 Koperasi Dibubarkan Kemenkop, Ini Alasannya

Pada 2018, imbuhnya, Dinas Koperasi dan UKM gencar melakukan pelatihan peningkatan kapasitas para pengelola koperasi.

“Pengurus koperasi dilatih tentang manajemen organisasi, perencanaan usaha, pengadminitrasian keuangan, pelaporan keuangan, dan persiapan menyambut Rapat Anggota Tahun (RAT),” ujarnya.

Ia menambahkan sejumlah koperasi dibentuk dengan orientasi mengejar bantuan modal pemerintah sehingga dipastikan koperasi yang demikian tidak memiliki cita-cita untuk memakmurkan anggota dan koperasi tidak akan langgeng.

Oleh karena itu, katanya, pemerintah selektif mengucurkan bantuan modal sebagai antisipasti adanya koperasi yang berorientasi mengejar bantuan.

Ketua Koperasi Simpan Pinjam “Makmur Mandiri” Herman S. menyambut baik kebijakan Dinas Koperasi dan UKM yang selektif mengucurkan bantuan.

“Kami mendukung kebijakan Dinas Koperasi dan UKM yang selektif mengucurkan bantuan modal karena ulah koperasi yang hanya mengejar bantuan mencoreng citra koperasi lainnya,” kata Herman. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.