Percaya Diri, Bank Indonesia Klaim Perbankan Tidak Akan Kesulitan Likuiditas

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Bank Indonesia (BI) memandang industri perbankan domestik masih akan menjalani kondisi likuiditas yang longgar dan belum ada risiko pengetatan, meskipun pertumbuhan tahunan Dana Pihak Ketiga melambat dibanding proyeksi sebelumnya.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto dalam jumpa pers Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Selasa (23/10), dengan menggunakan indikator likuiditas yakni Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK). Kondisi AL/DPK perbankan, katanya, masih terjaga di 18,3 persen per Agustus 2018.

Dengan rasio AL/DPK tersebut, lanjut Erwin, perbankan masih memiliki ekses likuiditas untuk mencapai target pertumbuhan penyaluran kredit hingga akhi tahun sebesar 10-12 persen (yoy).

Dengan capaian pertumbuhan DPK hingga Agustus 2018 yang masih rendah, BI melihat DPK hanya akan tumbuh di bias bawah rentang 8-10 persen (yoy). Prediksi itu menurun dibanding perkiraan awal 2018 yakni 9-11 persen (yoy).

“Alat likuid dari bank sendiri cukup besar dan masih tersimpan. Dengan begitu, untuk menjawab jarak antara pertumbuhan DPK dan kredit apakah akan menimbulkan masalah,” tambahnya.

Per Agustus 2018, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh stagnan di kisaran 6,9 persen (yoy). Angka itu tidak bergerak dibanding Juli 2018 yang sebesar 6,9 persen (yoy).

Sementara, penyaluran kredit menunjukkan pertumbuhan agresif yakni sebesar 12,1 persen (yoy) per Agustus 2018.

“Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2018 masih berada dalam kisaran proyeksi 10-12 persen (yoy), sementara pertumbuhan DPK diprakirakan akan mengalami perlambatan, berada di batas bawah kisaran 8,0-10,0 persen (yoy),” ujar Erwin.

Adapun, perbankan mulai berjaga-jaga agar tidak mengalami kesulitan likuiditas di akhir tahun karena penyaluran kredit yang agresif.

PT. Bank Mandiri Persero Tbk pada pekan lalu megatakan sedang mengkaji untuk menerbitkan instrumen pinjaman atau alternatif pendanaan dengan total nilai satu miliar dolar AS. Alternatif pendanaan itu untuk berjaga-jaga jika terjadi pengetatan likuiditas.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan instrumen utang tersebut dapat berupa berbagai instrumens seperti sertifikat deposito (negoitable certificate deposit/NCD), obligasi ataupun pinjaman bilateral.

“Pasar kan sedang fluktuatif, kita terapkan langkah yang pruden,” ujar Panji. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Pendidikan Untuk Merdeka

Pada saat pemimpin Jepang sudah memvisikan sebuah masyarakat baru Society 5.0, apakah kita saat ini, sebagai bangsa, sebagai ummat, berada pada jalur yang benar menuju puncak kejayaan menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, serta cerdas?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.