Menteri Rini Bantah Utang BUMN Rp5.000 Triliun

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah pemberitaan yang menyebut hutang BUMN menembus sekitar Rp5.000 triliun. Ia menegaskan bahwa utang BUMN hanya berkisar Rp2.000 triliun.

“Kemarin ada yang bicara mengenai utang Rp5.000 triliun, ini mungkin yang perlu saya ingin tekankan supaya sadar bahwa utang korporasi BUMN itu Rp1.980 triliun. Jadi hampir Rp2.000 triliun, bukan Rp5.000 triliun,” kata Menteri Rini saat menghadiri event “Spirit of Millennials Games Day 2018” di Jakarta, Kamis (13/12) malam.

Rini menjelaskan bahwa jumlah Rp5.000 triliun itu menghitung aktivitas perbankan, dan hal itu merupakan sektor yang berbeda, bukan sektor korporasi BUMN yang melakukan pembangunan jalan tol dan lain-lain.

“Kalau perbankan memang hidupnya simpan-pinjam. Sedangkan untuk Bank BUMM sendiri, aset dan liabilitas atau dana pihak ketiganya Rp3.000 triliun. Jadi, ini harus dipisahkan,” terangnya.

Selama ini, kata Rini, korporasi BUMN berutang demi kepentingan pembangunan, jadi untuk sesuatu yang produktif dan nanti pengembaliannya harus jelas dan tidak ada masalah.

“Saya tekankan, BUMN harus betul-betul bertanggungjawab terhadap utang, karena BUMN itu tanggung jawabnya bayar karyawan, harus memberikan dividen, bayar pajak, membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP),” ujarnya.

Ia menyebut bahwa BUMN telah menyumbang hampir Rp380 triliun terhadap APBN 2018, yang terdiri atas dividen, pajak, dan PNBP.

“Jadi untuk ke negara saja, BUMN dari dividen, pajak, PNBP itu hampir Rp380 triliun masuk ke APBN. Ini besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan bahwa hutang riil total 143 perusahaan plat merah hingga kuartal III 2018 sekitar Rp2.000 triliun.

Angka tersebut disampaikan Aloysius dalam menanggapi berbagai pemberitaan yang menyebut hutang BUMN menembus sekitar Rp5.000 triliun.

“Orang menilai nilai Rp5.271 triliun itu semua hutang, padahal angka tersebut masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK), cadangan premi, dan hutang lain yang sifatnya talangan,” kata Aloysius saat menyampaikan neraca keuangan BUMN per September 2018 di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (4/12). (Ant/SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.