Menteri Rini Bantah Utang BUMN Rp5.000 Triliun

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah pemberitaan yang menyebut hutang BUMN menembus sekitar Rp5.000 triliun. Ia menegaskan bahwa utang BUMN hanya berkisar Rp2.000 triliun.

“Kemarin ada yang bicara mengenai utang Rp5.000 triliun, ini mungkin yang perlu saya ingin tekankan supaya sadar bahwa utang korporasi BUMN itu Rp1.980 triliun. Jadi hampir Rp2.000 triliun, bukan Rp5.000 triliun,” kata Menteri Rini saat menghadiri event “Spirit of Millennials Games Day 2018” di Jakarta, Kamis (13/12) malam.

Rini menjelaskan bahwa jumlah Rp5.000 triliun itu menghitung aktivitas perbankan, dan hal itu merupakan sektor yang berbeda, bukan sektor korporasi BUMN yang melakukan pembangunan jalan tol dan lain-lain.

“Kalau perbankan memang hidupnya simpan-pinjam. Sedangkan untuk Bank BUMM sendiri, aset dan liabilitas atau dana pihak ketiganya Rp3.000 triliun. Jadi, ini harus dipisahkan,” terangnya.

Selama ini, kata Rini, korporasi BUMN berutang demi kepentingan pembangunan, jadi untuk sesuatu yang produktif dan nanti pengembaliannya harus jelas dan tidak ada masalah.

“Saya tekankan, BUMN harus betul-betul bertanggungjawab terhadap utang, karena BUMN itu tanggung jawabnya bayar karyawan, harus memberikan dividen, bayar pajak, membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP),” ujarnya.

Ia menyebut bahwa BUMN telah menyumbang hampir Rp380 triliun terhadap APBN 2018, yang terdiri atas dividen, pajak, dan PNBP.

“Jadi untuk ke negara saja, BUMN dari dividen, pajak, PNBP itu hampir Rp380 triliun masuk ke APBN. Ini besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan bahwa hutang riil total 143 perusahaan plat merah hingga kuartal III 2018 sekitar Rp2.000 triliun.

Angka tersebut disampaikan Aloysius dalam menanggapi berbagai pemberitaan yang menyebut hutang BUMN menembus sekitar Rp5.000 triliun.

“Orang menilai nilai Rp5.271 triliun itu semua hutang, padahal angka tersebut masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK), cadangan premi, dan hutang lain yang sifatnya talangan,” kata Aloysius saat menyampaikan neraca keuangan BUMN per September 2018 di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (4/12). (Ant/SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

Bjorka dan Hasil Audit BPK

Hampir sebulan terakhir Indonesia dihebohkan oleh serangan hacker Bjorka, namun aparat belum juga mampu mengungkap asal-usul, apalagi menangkapnya.

Di Singapura, Gubernur Terpopuler Indonesia Nyatakan Siap Jadi Capres 2024

Gubernur yang saat ini paling populer di Indonesia, Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai Capres di Pilpres 2024.

Inilah 3 Transformasi Seleksi Masuk PTN Yang Mulai Berlaku Tahun 2023

Kemendikbudristek melakukan transformasi Merdeka Belajar di seleksi masuk PTN, dengan mentransformasi 3 jenis seleksi yang dilakukan selama ini.

Catat!! Mulai Tahun Depan Seleksi Masuk PTN Jalur Test Tidak Ada Lagi TKA

Mulai tahun depan, Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) tidak lagi mengujikan TKA, tapi hanya TPS. Begini penjelasan Mendikbudristek.

Panggil Anies Baswedan, Hal ini Yang Akan Ditanyakan KPK Terkait Formula E

KPKi telah memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaran Formula E. Apa saja yang akan ditanyakan?

Pagi Ini, Anies Baswedan Akan Memenuhi Panggilan KPK

Anies Baswedan akan datang KPK pagi ini, Rabu (7/9). untuk memenuhi panggilan lembaga anti rasuah tersebut terkait Formula E.

TERPOPULER

Bjorka dan Hasil Audit BPK

Hampir sebulan terakhir Indonesia dihebohkan oleh serangan hacker Bjorka, namun aparat belum juga mampu mengungkap asal-usul, apalagi menangkapnya.

Pendekar Nusantara : Seratus Guru Seribu Ilmu (bag. 3)

Datuk Rajo Batuah terdiam sebentar. Jawaban dari seorang Mohammad Masdan adalah jawaban yang mungkin ia tunggu-tunggu sejak lama. Banyak pendekar hanya ingin menjadi terkuat,

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi