Menteri Rini Bantah Utang BUMN Rp5.000 Triliun


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah pemberitaan yang menyebut hutang BUMN menembus sekitar Rp5.000 triliun. Ia menegaskan bahwa utang BUMN hanya berkisar Rp2.000 triliun.

“Kemarin ada yang bicara mengenai utang Rp5.000 triliun, ini mungkin yang perlu saya ingin tekankan supaya sadar bahwa utang korporasi BUMN itu Rp1.980 triliun. Jadi hampir Rp2.000 triliun, bukan Rp5.000 triliun,” kata Menteri Rini saat menghadiri event “Spirit of Millennials Games Day 2018” di Jakarta, Kamis (13/12) malam.

Rini menjelaskan bahwa jumlah Rp5.000 triliun itu menghitung aktivitas perbankan, dan hal itu merupakan sektor yang berbeda, bukan sektor korporasi BUMN yang melakukan pembangunan jalan tol dan lain-lain.

“Kalau perbankan memang hidupnya simpan-pinjam. Sedangkan untuk Bank BUMM sendiri, aset dan liabilitas atau dana pihak ketiganya Rp3.000 triliun. Jadi, ini harus dipisahkan,” terangnya.

Selama ini, kata Rini, korporasi BUMN berutang demi kepentingan pembangunan, jadi untuk sesuatu yang produktif dan nanti pengembaliannya harus jelas dan tidak ada masalah.

“Saya tekankan, BUMN harus betul-betul bertanggungjawab terhadap utang, karena BUMN itu tanggung jawabnya bayar karyawan, harus memberikan dividen, bayar pajak, membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP),” ujarnya.

Ia menyebut bahwa BUMN telah menyumbang hampir Rp380 triliun terhadap APBN 2018, yang terdiri atas dividen, pajak, dan PNBP.

“Jadi untuk ke negara saja, BUMN dari dividen, pajak, PNBP itu hampir Rp380 triliun masuk ke APBN. Ini besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan bahwa hutang riil total 143 perusahaan plat merah hingga kuartal III 2018 sekitar Rp2.000 triliun.

Angka tersebut disampaikan Aloysius dalam menanggapi berbagai pemberitaan yang menyebut hutang BUMN menembus sekitar Rp5.000 triliun.

“Orang menilai nilai Rp5.271 triliun itu semua hutang, padahal angka tersebut masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK), cadangan premi, dan hutang lain yang sifatnya talangan,” kata Aloysius saat menyampaikan neraca keuangan BUMN per September 2018 di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (4/12). (Ant/SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close