Lakukan Terobosan, Kemenkeu Manfaatkan Kartu Kredit Kelola Dana APBN

1
63
KPPN Pacitan
Penandatanganan perjanjian kerjasama KPPN Pacitan dengan BRI Pacitan.

PACITAN, SERUJI.CO.ID – Inovasi tiada henti dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya direktorat Jenderal Perbendaharaan. Setelah sukses menggulirkan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), yang merupakan sistem integrasi manajemen APBN mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, kini Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggulirkan penggunaan kartu kredit dalam belanja negara.

Menandai pemanfaatan kartu kredit oleh bendahara pengeluaran sebagai pemegang uang muka kerja dana APBN, kantor pusat Ditjen Perbendaharaan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kantor Pusat Bank BRI.

Dalam perjanjian tersebut memuat antara lain pemanfaatan kartu kredit untuk belanja barang maupun jasa oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan Kantor Pusat BRI memfasilitasi penerbitan kartu kredit korporate yang akan digunakan untuk transaksi pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dalam waktu dua bulan diharapkan seluruh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan telah melakukan ujicoba kartu kredit korporate dimasing masing level. Hal ini sesuai dengan petunjuk yang telah diterbitkan ditjen perbendaharaan melalui surat edaran nomor 17 tahun 2017 tentang pemanfaatan kartu kredit oleh bendahara pengeluaran.

Menindaklanjuti surat edaran dimaksud, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pacitan, melaksanakan perjanjian pemanfaatan kartu kredit korporate dengan kantor cabang BRI Pacitan.

Bertempat diaula KPPN pada Kamis 16 November 2017 telah dilaksanakan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama oleh kedua pimpinan instansi tersebut.

“Kartu kredit korporate ini merupakan terobosan baru Ditjen Perbendaharaan dalam proses pembayaran barang/jasa pemerintah. Harapannya, akan semakin mengurangi jumlah uang tunai, digantikan dangan uang elektronik sehingga dari sisi praktis dan keamanan akan lebih baik,” ungkap Eko Permono Adi selaku kepala KPPN Pacitan dalam sambutannya.

Dari sisi keamanan uang negara tetap menjadi prioritas utama, jadi meskipun praktis tapi tetap ada mekanisme ceck and balance antara pemegang kartu kredit, pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran.

“Tentu yang diakui hanya belanja untuk kepentingan kantor yang sesuai dengan ketentuan. Tidak bisa untuk kepentingan pribadi lah,” kata Eko.

Sedangkan pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia Pacitan, Syahril, menyampaikan kegembiraannya bahwa BRI Pacitan menjadi salah satu pionir dalam mendukung pemanfaatan kartu kredit korporate bagi instansi pemerintah.

“BRI Pacitan siap memfasilitasi penggunaan kartu kredit korporate tersebut dengan memperluas jaringan kartu kredit di mitra kerja BRI,” ujar Syahril.

Diharapkan dengan terobosan baru tersebut semakin mentasbihkan Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola APBN yang unggul ditingkat dunia. (Sry/Hrn)

BAGIKAN
loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

imunisasi bayi

Difteri Mewabah, Inilah Upaya Pemerintah Lampung

BANDARLAMPUNG, SERUJI.CO.ID - Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae kini sedang menjadi perhatian serius pemerintah, dari pusat hingga daerah untuk melakukan pencegahan dan pengobatannya. Provinsi...
Setya Novanto dan KPK

Setnov Hadiri Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua DPR Setya Novanto menghadiri sidang perdana pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-el) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)...
Satgas Pangan sidak harga sembako

Pedagang Naikkan Harga Sepihak, Polres Akan Tindak Tegas

CIANJUR, SERUJI.CO.ID - Polres Cianjur, Jawa Barat, akan menindak tegas agen dan pedagang yang bermain menaikkan harga secara sepihak sehingga berdampak terhadap keresahan di...

KANAL WARGA TERBARU

KH. Luthfi Bashori

Jangan Makan Daging Biawak

Konon, di Mina pada kisaran tahun 1990-an, saat berlangsung ibadah mabit dan lempar Jumrah di musim haji, banyak sekali para pendatang dari berbagai daerah...
Untitled

Utopia Share Syndrome

Hadirnya media sosial di tengah kerasnya kehidupan telah melahirkan "penyakit" baru yang bolehlah saya sebut dengan istilah "Share Syndrome". Sederhananya, Share Syndrome adalah semacam...

Max Havelaar dan AMDK Ummat

Dowwes Dekker adalah salah satu pencabut tonggak kejam kolonialisme di bumi Nusantara. Ia menjadi amtenaar saat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memaksa penduduk...