DJP: Tidak Ada Tax Amnesty Jilid II

0
97
Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, di Jakarta, Selasa (21/11). (Foto: Achmad/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklarifikasi bahwa tidak ada Tax Amnesty jilid II.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 sebenarnya hanya memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang memiliki harta dan belum dilaporkan baik dalam SPT Tahunan 2015 maupun dalam Surat Pernyataan Harta, untuk secara sukarela mengungkapkan sendiri harta tersebut dengan membayar pajak penghasilan final sesuai tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017, sepanjang Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak.

“Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan secara sukarela, maka tidak ada pengenaan sanksi sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak,” jelas‎ Yoga, di Jakarta, Selasa (21/11).

Loading...

Dengan adanya penegasan perlakuan perpajakan dalam PMK yang baru ini, Yoga menuturkan, Pemerintah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang secara sukarela mengungkapkan harta yang belum pernah dilaporkan. Pada saat yang bersamaan, Ditjen Pajak juga tetap konsisten menjalankan penegakan kepatuhan sesuai PP 36/2017 dalam hal telah menemukan data dan informasi harta yang tidak dilaporkan, yaitu dengan menerbitkan SP2 Pajak tanpa menunggu Wajib Pajak mengungkapkan/melaporkan harta tersebut.

“Dengan demikian perlakuan ini tidak dapat disamakan dengan program Pengampunan Pajak yang berlaku pada 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017,” katanya.

Secara spesifik ada beberapa perbedaan dari perlakuan dalam perubahan PMK 118/PMK.03/2016 ini dibandingkan dengan program Pengampunan Pajak.

Pertama, terang dia, menyangkut tarif. Jika dalam PMK, dikenakan tarif sebesar 12,5 persen sampai 30 persen, sementara pengampunan pajak hanya 0,5 persen sampai 10 persen.

Kedua, dalam PMK akan dilakukan pemeriksaan dan penyidikan dan tidak akan dihentikan setelah diterbitkan SP2 Pajak. Sehingga wajib pajak tidak bisa lagi melakukan pengungkapan kepemilikan hartanya secara sukarela.

“Sedangkan saat pengampunan pajak, tidak ada pemeriksaan atau penyidikan,” jelasnya.

Dalam PMK juga tidak ada penghapusan sanksi apabila membayar pokok tunggakan pajak yang terutang dalam SKP. Sementara di pengampunan pajak ada penghapusan pajak.

“Di dalam PMK tidak ada pembebasan PPH atas pengalihan saham, tanah dan bangunan. Sedangkan di pengampunan pajak ada,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani pekan lalu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2017. Aturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong wajib pajak melaporkan harta yang belum dimasukan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Namun, wajib pajak harus melaporkan harta tersebut sebelum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih dahulu menemukannya. Sebab, jika harta tersebut tidak dideklarasikan segera dalam SPH atau SPT lalu diketahui keberadaanya oleh DJP dan dianggap sebagai penghasilan tambahan, maka WP akan dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) Final normal serta tambahan sanksi.

Adapun PPH final dimaksud adalah, untuk wajib pajak badan 25 persen, wajib pajak orang pribadi 12,5 persen. Sedangkan sanksinya berupa denda pajak 200 persen.

Peneliti Indef, Bhima Yudhistira menilai PMK ini memiliki celah pelanggaran hukum yang besar. Sehingga, menurutnya perlu ditarik.

“Ditarik sebaiknya karena celah pelanggaran hukumnya jadi lebih terbuka,” kata dia. (Achmad/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU