DJP Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

0
136
  • 5
    Shares
Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama, di Jakarta, Rabu (6/12/2017). (Foto: Achmad/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Direktorat Jenderal Pajak kembali ‎mengingatkan pegawainya agar senantiasa menjaga integritas pribadi, berperilaku terhormat, bersih dari suap, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas pengumpulan pajak. ‎Hal itu ditegaskan Ditjen Pajak dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi internasional 2017.

“Pada hari ini, Dirjen Pajak telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi DJP yang semakin memperkuat budaya anti korupsi dan suap di lingkungan Ditjen Pajak,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama, di Jakarta, Rabu (6/12).

Yoga menuturkan, berbagai upaya pencegahan korupsi telah dilakukan di lingkungan Ditjen Pajak termasuk penyediaan whistleblowing system, gerakan budaya pimpinan teladan, serta budaya knowing your employee sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai.

Tanggal 9 Desember ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Antikorupsi International untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang bahaya korupsi. Sebagai institusi publik Ditjen Pajak berkomitmen untuk memerangi korupsi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh Wajib Pajak.

Untuk itu Wajib Pajak diminta untuk tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai Ditjen Pajak.

“Kalau ada oknum pegawai yang menjanjikan kemudahan dengan meminta imbalan tertentu, segera laporkan melalui whistleblowing system Kementerian Keuangan atau Kring Pajak, atau email ke kami,” tukasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan saat ini, tidak ada lagi korupsi yang sistemik di Ditjen Pajak. Kalau pun ada, menurutnya hanya bersifat sporadis.

“Kalau sifatnya sporadis, harusnya lebih bisa ditangani,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, untuk menekan perilaku korup harus dimulai dari diri sendiri, orang lain dan wajib pajak. Integritas personal dan institusional, kata Sri Mulyani perlu dibangun melalui aturan teknis. Misalnya, account representative tidak boleh bertemu dengan wajib pajak di tempat-tempat yang tidak resmi. (Achmad/SU02)

Langganan berita lewat Telegram
loading...
Loading...
BACA JUGA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU