Wow! Dari Razia e-Tilang Terkumpul Dana 3,5 Milyar

PONTIANAK, SERUJI.CO.ID – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kalimantan Barat mengatakan bahwa pihaknya mengumpulkan Rp3,5 miliar dari kegiatan e-tilang yang pelaksanaannnya bersama kepolisian sepanjang Februari hingga September 2017.

“Dalam proses razia itu, Petugas yang ada bisa melakukan tilang di tempat. Masyarakat yang terkena razia, diharuskan bayar tunggakan pajak kendaraannya di tempat,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kalimantan Barat Samuel di Pontianak, Selasa.

Jika pada razia biasa, pihaknya mendapatkan Rp30 juta dari satu titik razia. Namun, dengan e-tilang, bisa mendapat hingga lebih dari Rp100 juta.

BACA JUGA:  Gubernur NTB Berkomitmen Laksanakan SDG's

“Dari data, tercatat 23 kali razia yang digelar. Selama 7 bulan pendapatan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp3,5 miliar,” tuturnya.


Razia itu dilakukan di 15 unit pelayanan pajak daerah di Kalimantan Barat.

Dari jumlah unit itu, UPPD Wilayah I yang paling banyak meraup pendapatan pajak kendaraan bermotor. Wilayahnya meliputi Kecamatan Pontianak Kota, Barat, Selatan, Tenggara, dan Sungai Kakap.

Jumlah PKB yang diperoleh hampir Rp1,5 miliar dengan jumlah kendaraan yang ditilang sebanyak 454 mobil dan 2.873 sepeda motor. Adapun yang membayar di tempat, mobil sebanyak 356 unit dan motor sebanyak 1.752 unit.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

ARTIKEL TERBARU

Loading...

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi