Terkait Regulasi Desa, DPMD Kepri Kritik Pusat

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID –¬†Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau (DPMD Kepri) mengkritik pemerintah pusat yang mengeluarkan peraturan penggunaan dana desa saat tahun anggaran baru berjalan.

Kepala DPMD Kepri Sardison, di Tanjungpinang, Kamis (1/2), mengatakan salah satu kebijakan yang dikritik berhubungan dengan padat karya tunai, yang mengatur persentase untuk pembelian barang-barang kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur sebanyak 70 persen, sedangkan pembayaran upah 30 persen.

Pemerintah pusat menetapkan satu kabupaten di Kepri yang melaksanakan kebijakan itu tahun ini yakni Natuna.

“Peraturan itu berlaku mulai 2018, dan baru satu bulan disosialisasikan kepada pemerintahan desa, sementara rencana pembangunan desa sudah disahkan. Ini tidak normal, potensial menghambat pembangunan desa,” ujarnya.

Ia mengemukakan peraturan pusat sebaiknya diproduksi tiga bulan sebelum memasuki tahun anggaran baru sehingga dapat disesuaikan dengan rencana kerja pemerintahan desa. Kalau berlaku tahun 2018, kata dia seharusnya disosialisasikan pada September 2017.

“Sejumlah kepada desa beranggapan, peraturan itu menunjukkan sikap pusat ingin menghambat pembangunan di desa. Padahal itu tidak benar, karena keinginan pusat dan daerah pasti sama, sama-sama ingin memajukan desa,” ucapnya.

Ia mengatakan angin segar juga diberikan pusat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Pemerintah pusat mengijinkan warga memberi sumbangan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap pembangunan desa yang telah direncanakan.

“Ini kabar baik sehingga ada nilai tambah pembangunan dari partisipasi warga setempat. Namun ini juga harus diawasi secara maksimal,” ujarnya.

Sardison mengemukakan pembangunan desa melibatkan banyak kementerian, dan juga kepolisian. Tentunya, peraturan dan pengawasan penggunaan dana desa semakin ketat.

Kondisi itu membuat banyak kepala dan perangkat desa yang gamang menggunakan dana desa. Mereka gamang bukan karena tidak mampu bekerja, melainkan ingin pekerjaan yang dihasilkan lebih baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER