Terkait Regulasi Desa, DPMD Kepri Kritik Pusat

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID –┬áDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau (DPMD Kepri) mengkritik pemerintah pusat yang mengeluarkan peraturan penggunaan dana desa saat tahun anggaran baru berjalan.

Kepala DPMD Kepri Sardison, di Tanjungpinang, Kamis (1/2), mengatakan salah satu kebijakan yang dikritik berhubungan dengan padat karya tunai, yang mengatur persentase untuk pembelian barang-barang kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur sebanyak 70 persen, sedangkan pembayaran upah 30 persen.

Pemerintah pusat menetapkan satu kabupaten di Kepri yang melaksanakan kebijakan itu tahun ini yakni Natuna.

“Peraturan itu berlaku mulai 2018, dan baru satu bulan disosialisasikan kepada pemerintahan desa, sementara rencana pembangunan desa sudah disahkan. Ini tidak normal, potensial menghambat pembangunan desa,” ujarnya.

Ia mengemukakan peraturan pusat sebaiknya diproduksi tiga bulan sebelum memasuki tahun anggaran baru sehingga dapat disesuaikan dengan rencana kerja pemerintahan desa. Kalau berlaku tahun 2018, kata dia seharusnya disosialisasikan pada September 2017.

“Sejumlah kepada desa beranggapan, peraturan itu menunjukkan sikap pusat ingin menghambat pembangunan di desa. Padahal itu tidak benar, karena keinginan pusat dan daerah pasti sama, sama-sama ingin memajukan desa,” ucapnya.

Ia mengatakan angin segar juga diberikan pusat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Pemerintah pusat mengijinkan warga memberi sumbangan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap pembangunan desa yang telah direncanakan.

“Ini kabar baik sehingga ada nilai tambah pembangunan dari partisipasi warga setempat. Namun ini juga harus diawasi secara maksimal,” ujarnya.

Sardison mengemukakan pembangunan desa melibatkan banyak kementerian, dan juga kepolisian. Tentunya, peraturan dan pengawasan penggunaan dana desa semakin ketat.

Kondisi itu membuat banyak kepala dan perangkat desa yang gamang menggunakan dana desa. Mereka gamang bukan karena tidak mampu bekerja, melainkan ingin pekerjaan yang dihasilkan lebih baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reposisi Sekolah Demi Pendidikan

Menempatkan sekolah sebagai lembaga yang paling membentuk keterpelajaran seseorang adalah mitos dan tahayul, kalau tidak bisa disebut hoaks.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER