Terkait Regulasi Desa, DPMD Kepri Kritik Pusat

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau (DPMD Kepri) mengkritik pemerintah pusat yang mengeluarkan peraturan penggunaan dana desa saat tahun anggaran baru berjalan.

Kepala DPMD Kepri Sardison, di Tanjungpinang, Kamis (1/2), mengatakan salah satu kebijakan yang dikritik berhubungan dengan padat karya tunai, yang mengatur persentase untuk pembelian barang-barang kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur sebanyak 70 persen, sedangkan pembayaran upah 30 persen.

Pemerintah pusat menetapkan satu kabupaten di Kepri yang melaksanakan kebijakan itu tahun ini yakni Natuna.

“Peraturan itu berlaku mulai 2018, dan baru satu bulan disosialisasikan kepada pemerintahan desa, sementara rencana pembangunan desa sudah disahkan. Ini tidak normal, potensial menghambat pembangunan desa,” ujarnya.

Ia mengemukakan peraturan pusat sebaiknya diproduksi tiga bulan sebelum memasuki tahun anggaran baru sehingga dapat disesuaikan dengan rencana kerja pemerintahan desa. Kalau berlaku tahun 2018, kata dia seharusnya disosialisasikan pada September 2017.

“Sejumlah kepada desa beranggapan, peraturan itu menunjukkan sikap pusat ingin menghambat pembangunan di desa. Padahal itu tidak benar, karena keinginan pusat dan daerah pasti sama, sama-sama ingin memajukan desa,” ucapnya.

Ia mengatakan angin segar juga diberikan pusat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Pemerintah pusat mengijinkan warga memberi sumbangan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap pembangunan desa yang telah direncanakan.

“Ini kabar baik sehingga ada nilai tambah pembangunan dari partisipasi warga setempat. Namun ini juga harus diawasi secara maksimal,” ujarnya.

Sardison mengemukakan pembangunan desa melibatkan banyak kementerian, dan juga kepolisian. Tentunya, peraturan dan pengawasan penggunaan dana desa semakin ketat.

Kondisi itu membuat banyak kepala dan perangkat desa yang gamang menggunakan dana desa. Mereka gamang bukan karena tidak mampu bekerja, melainkan ingin pekerjaan yang dihasilkan lebih baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close