Pemerintah Aceh Dukung UU Penghapusan Kekerasan Seksual

0
26
Sekretaris Daerah Aceh Dermawan
Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan. MM, menerima kunjungan Tim kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka mencari masukan terkait penyempurnaan RUU tentang Penghapusan kekerasan seksual, di Gedung potensi Daerah Setda Aceh, 20/10/2017. (Foto: Humas Aceh/Mardha Kurnia)

BANDA ACEH, SERUJI.CO.ID – Untuk menekan angka kekerasan seksual, Pemerintah Aceh komit mendukung pembentukan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang rancangannya sedang digodok DPR RI.

“Pemerintah Aceh komit bahwa kekerasan seksual harus kita hilangkan di republik ini,” ujar Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan. MM, saat menyambut tim kunjungan Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI terkait Penyempurnaan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, di Gedung Potensi Daerah Setda Aceh, Jumat (20/10).

Sekda menyebutkan kekerasan seksual menjadi momok menakutkan khususnya bagi perempuan dan anak. Baru-baru ini bahkan terjadi di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, di mana petugas cleaning service menggerayangi pasien yang baru usai dioperasi.

“Berbagai persoalan terjadi. Karena itu Pemerintah Aceh menyambut baik adanya RUU ini,” kata Dermawan.

Meski demikian, Dermawan meminta agar pihak DPR RI mempertimbangkan kekhususan Aceh dalam tiap undang-undang yang digodok di Senayan. Hal itu penting sehingga nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir sengketa.

“Catatan penting bahwa setiap hal khusus terkait RUU yang ada kaitannya dengan Aceh perlu konsultasi dengan DPR Aceh, sehingga tidak memunculkan sengketa,” kata Dermawan.

Sementara itu, M. Ali Thaher, Ketua Komisi VIII DPR RI, menyebutkan pihaknya hendak mencari masukan, saran dan usul terkait undang-undang yang tengah digodok hingga di tingkat pertama.

Saat ini, kata Thaher, Indonesia dihadapkan pada situasi yang mengkhawatirkan. Di mana, ketika dipetakan dalam semua kasus kekerasan, kasus yang terjadi atas perempuan dan anak menempati urutan pertama.

“Dalan 4 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 50 persen dari kekerasan yang ada,” kata Thaher.

Faktanya, kata Thaher, kekerasan terjadi karena ada kekosongan hukum dan belum tersedianya mekanisme pemulihan korban.

Untuk itu, menurut dia, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dipandang penting untuk segera disahkan. Anggota DPR sebagai perwakilan rakyat dipandang harus mengambil peran untuk menjawab segala peristiwa sosial yang terjadi itu.

Diketahui, Komisi VIII DPR menyambangi berbagai daerah untuk melengkapi saran sehingga materi dalam undang-undang nantinya bisa mempertimbangkan faktor kearifan lokal.

Para peserta berharap RUU ini segera bisa disahkan menjadi undang-undang sehingga para anak khususnya bisa terbebas dan terjamin masa depannya. (Syahrial/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Ketua MPR: Delapan Parpol Setujui Miras Dijual Bebas

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Zulkifli Hasan mengungkapkan, saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang peredaran minuman keras (RUU Miras) di DPR, ada...
Tolak LGBT

Ketua MPR: Lima Fraksi Setujui Perilaku LGBT

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengungkapkan ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender...
Beras impor

Ganjar: Jateng Tak Perlu Beras Impor

SOLO, SERUJI.CO.ID - Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan wilayahnya tidak perlu beras impor, karena sebentar lagi memasuki musim panen. "Kami tidak perlu beras impor,...
coklit pilkada banjar

Coklit Pilkada Banjar, Cawalkot Ade Uu Pertama Disambangi Petugas

KOTA BANJAR, SERUJI.CO.ID - Para petugas KPU Kota Banjar dan penyelenggara serta pengawas lengkap, pada Sabtu (20/1) siang, melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilihan atau...
rakerda pemenangan djarot-sihar

Hadiri Rakerda Pemenangan Djarot-Sihar, Ini Pesan Mega Pada Kader

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDI Perjuangan untuk Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur...
loading...
cj

Farid Majdi: Hukum Telah Dilihat Sebagai Bagian dari Kejahatan?

Hukum di Indonesia saat ini menjadi sorotan publik, ketika berbagai kasus yang terjadi di tingkat penegak hukum: kepolisian, jaksa, pengacara bahkan hakim, mencuat dan...

Partai Dan Pilkada

Tahun ini sampai 2020 merupakan tahun politik.  Mulai dari pilkada serentak ditahun 2018 dilanjutkan dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.  Helat yang dilaksanakan sekali...
KH Luthfi Bashori

Tatkala Maut Menjemput

Tatkala maut akan menjemput kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Teringat Nabi Dawud dalam gubahan kisah ringan, tatkala Beliau dikunjungi malaikat Izrail, maka terjadilah...