Satgas Pangan Jambi Telusuri Kenaikan Harga Ayam

JAMBI, SERUJI.CO.ID – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jambi akan memanggil agen dan distributor ayam potong di Jambi untuk menelusuri penyebab tingginya harga kebutuhan pokok itu sejak dua hari terkahir.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi sekaligus Ketua Satgas Pangan Jambi M Dianto di Jambi, Rabu (9/5), mengatakan tingginya harga daging ayam potong yang mencapai Rp50 ribu per kilogram meresahkan masyarakat sehingga hal harus segera disikapi.

“Dalam waktu dekat kita panggil agen dan distributor untuk mengetahui penyebab harga ayam di pasar-pasar tradisional di Jambi mencapai Rp50 ribu per kilogram,” kata Dianto.

Pemanggilan itu dilakukan untuk menghindari monopoli harga yang dilakukan distributor, agen dan pengecer daging ayam di pasaran. Sebab standar tertinggi harga ayam kisaran Rp30-35 ribu per kilogram.

“Kami akan mrndalami penyebab naiknya harga ayam. Sebab harga per kilo Rp50 ribu itu jauh dari harga eceran tertinggi (HET),” ujarnya.

Namun menurutnya, penyebab naiknya harga daging ayam potong dan ras itu salah satunya adalah karena Jambi tidak memiliki produsen ayam.

“Di Jambi hanya proses pengemukan saja sementara bibit ayam itu masih didatangkan dari luar daerah,” katanya.

Dianto mengatakan berdasarkan catatan Satgas Pangan Provinsi Jambi, saat ini hanya ada empat distributor dan delapan agen ayam. Dengan jumlah itu jelas ayam yang dapat disediakan atau dihasilkan juga akan terbatas.

Untuk penanganan harga daging ayam tersebut lanjutnya, Pemprov Jambi juga telah berkoordiansi dengan Bidang Penindakan Satgas Pangan Provinsi Jambi, untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

“Bila terbukti ada monopoli harga dari agen dan ditributor, maka mereka dapat dikenakan sanksi,” katanya menambahkan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan