Razia Qanun Syariat Islam di Meulaboh, Pelanggar Terkesan Cuek

MEULABOH – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah  (Satpol PP-WH) Aceh Barat pada Kamis (06/04) kemarin mengadakan razia syariat Islam. Satuan pengawal Qanun di Aceh ini mengadakan razia rutin terkait penerapan Qanun tentang syariat Islam. Dalam razia tersebut terjaring 52 remaja yang berpakaian tidak sesuai syariat Islam.

Kebanyakan remaja putri tersebut ditangkap karena kedapatan menggunakan pakaian yang tidak sempurna menutup aurat sesuai aturan dalam syariat Islam, seperti jilbab yang ala kadarnya atau celana yang sangat ketat. Sebagai wilayah yang mendapat otonomi khusus, Aceh berhak menjalankan peraturan daerah sesuai syariat Islam atau yang dikenal dengan sebutan Qanun.

Para remaja yang ditangkap tersebut telah melanggar pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam. Pasal tersebut menyebutkan setiap muslim di Aceh wajib berbusana islami.

Remaja putri yang tertangkap melanggar Qanun di depan Kantor Bupati Aceh Barat langsung dibina dengan diberi nasehat dan peringatan (foto: SERUJI/Arief)

Razia yang dilaksanakan di Jalan Gajah Mada kota Meulaboh, yang berada tepat di depan Kantor Bupati Aceh Barat, sore kemarin tidak memberi sanksi apapun, para pelakunya hanya diberi nasehat dan dicatat identitasnya.

Tidak adanya sanksi yang tegas membuat remaja yang tertangkap sering kali mengulangi kembali perbuatannya.

Penerapan Qanun yang tanpa sanksi tegas ini tidak menimbulkan efek jera, bahkan sering dilecehkan. Seorang remaja putri yang tertangkap bahkan dengan santainya nyeletuk “Saya sudah kenyang (dengar) ceramah, buat Undang-undang yang tegas ya.”

Warga juga menyayangkan sikap pelanggar syariat Islam di bumi Teuku Umar ini yang sering menyepelekan Qanun tersebut.

“Yang bagus sanksi menurut saya. Tolong beritahukan kepada perancang undang-undang, apabila ada yg melanggar aturan buat denda seperti undang-undang lalulitas. Kalau tidak demikian tidak patuh. Contoh pakai helm hampir 100% patuh,” ujar warga yang biasa dipanggil Ceklan.

Qanun 11 Tahun 2002 mengatur tentang tatacara berpakaian muslim dan muslimah di wilayah Propinsi Aceh. Ada empat kriteria pakaian Islami dalam Qanun tersebut; menutup aurat, longgar, tidak tipis, dan terbuat dari bahan yang bukan najis.

EDITOR: Iwan S

5 KOMENTAR

  1. Alhamdulillah perbuatan baik menerapkan syariat spt ini hrs terus dilakukan dan mhn ditambah lagi dengan memberikan nasehat kpd toko-toko busana untuk membatasi ketersediaan busana yg penggunaannya di luar rumah tapi tdk sesuai dgn syar’i.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.