Presiden: Dana KIP Digunakan Untuk Kebutuhan Sekolah


PALEMBANG, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi mengingatkan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus digunakan untuk kepentingan sekolah karena bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Dana KIP itu bisa dibelikan buku, sepatu, tas, dan peralatan sekolah lainnya, dan bukan di luar itu,” kata Presiden Jokowi, saat menyerahkan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan di SMA Negeri I Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/1).

Lebih lanjut Presiden mengatakan, bila dana tersebut digunakan di luar kebutuhan sekolah, maka pemerintah akan mencabut kartu itu karena program tersebut untuk mendidik anak supaya pintar.

“Jangan sekali-kali disalahgunakan karena pemerintah akan selalu mengontrol keberadaan dana yang dibagikan melalui KIP itu,” ujar Presiden Jokowi lagi.

Presiden menegaskan pemerintah sekarang ini sangat peduli dengan sumber daya manusia, sehingga terus memperhatikan perkembangan para pelajar.

Menurut Jokowi, sumber daya manusia berkualitas dan beriman sangat berguna dalam membangun bangsa dan negara ini.

Menurutnya, memang KIP diberikan bagi pelajar dari keluarga prasejahtera pada sekolah dasar hingga SMA.

Masing masing tingkat sekolah berbeda dana yang diberikan, seperti SD sebesar Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu, dan SMA Rp1 juta, kata Presiden pula.

Menurut Presiden, kebutuhan masing-masing siswa dari jenjang sekolah berbeda, sehingga dananya harus disesuaikan.

Presiden Jokowi kembali minta kepada para pelajar untuk menggunakan dana tersebut semaksimal mungkin sehingga tepat sasaran.

Selain menyerahkan KIP, Presiden Jokowi juga menyerahkan Kartu Program Keluarqa Harapan kepada 995 warga penerimanya.

Menteri Sosial Idrus Marham yang mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Palembang mengatakan, jumlah KIP yang diberikan saat ini bagi 1.500 siswa dari berbagai sekolah di Kota Palembang.

Sedangkan Kartu Program Keluarga Harapan diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Sumsel terutama Palembang. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close