Polda Sumut Diminta Usut Tuntas Penjualan Obat Herbal Ilegal

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara meminta polda setempat untuk mengusut tuntas penjualan obat herbal ilegal yang mengandung bahan kimia dan tanpa izin edar yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut Abubakar Siddik di Medan, Selasa (3/4), mengatakan, penjualan obat tradisional yang secara bebas itu harus segera dihentikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) harus ditarik dari peredaran.

“Masyarakat juga diimbau agar hati-hati, jika ingin mengonsumsi produk herbal yang banyak diperjual belikan di sejumlah toko-toko obat,” ujar Abubakar.

Ia menyebutkan, menggunakan obat herbal tanpa izin edar (TIE), sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, karena belum mengetahui isi kandungan atau zat yang terdapat pada obat tersebut.

Pemerintah melalui BBPOM Medan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan perlu turun ke lapangan untuk melakukan penertiban terhadap toko obat yang menjual obat herbal yang bermasalah itu.

“Konsumen yang akan membeli obat herbal tersebut harus terlebih dulu meneliti, apakah ada tercantum izin edar yang dikeluarkan oleh BBPOM,” ucapnya.

Abubakar minta kepada masyarakat, dan tidak perlu membeli obat herbal jika tidak ada tercantum izin edar tersebut.

Sebab, obat herbal yang seperti itu, belum dianggap dapat memberikan rasa aman dan bisa saja akan menimbulkan dampak negatif bagi warga yang mengonsumsi obat tersebut.

“Jadi, masyarakat diharapkan perlu mencermati dan lebih teliti lagi, jika ingin membeli produk herbal yang banyak dijual di pasaran,” kata Ketua YLKI Sumut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy