Pencairan Dana Desa di Mukomuko Terancam Tertunda

MUKOMUKO, SERUJI.CO.ID – Pencairan tahap pertama dana desa pada puluhan desa di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terancam tertunda karena desa tersebut belum menyampaikan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) tahun 2018.

“Kami memberikan batas waktu bagi desa menyampaikan perda APBDes paling lama tanggal 11 Mei 2018. Bagi desa yang belum menyampaikannya, maka pencairan tahap pertama dana desa tertunda,” kata Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Eka Purwanto di Mukomuko, Kamis (10/5).

Terdapat 65 dari 148 desa di daerah itu yang telah menyampaikan peraturan desa tentang APBDes.

Ia menyatakan, dari sebanyak 63 desa yang telah menyampaikan perda APBDes tahun ini, sebanyak 16 desa di antaranya yang telah selesai dievaluasi oleh bagian hukum pemerintah daerah setempat.

“Masih ada sekitar puluhan desa lagi di daerah ini yang telah menyampaikan APBDes tetapi belum dievaluasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, tidak hanya pencairan tahap pertama dana desa yang tertentu, termasuk pencairan tahap kedua dana desa.

Untuk itu, ia minta, puluhan desa di daerah itu segera menyampaikan perda APBDes agar tidak ada penundaan dalam pencairan tahap pertama dan kedua dana desa dan alokasi dana desa tahun ini.

Sebanyak 148 desa di Kabupaten Mukomuko tahun ini mendapatkan dana desa sebesar Rp106 miliar, turun dibandingkan tahun sebelumnya Rp115 miliar, begitu juga alokasi dana desa turun dari sebesar Rp54 miliar menjadi Rp51 miliar. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Islam Nusantara

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER