Pemkot Pariaman Segera Sidang Oknum ASN Diduga LGBT

0
135
  • 14
    Shares
Demo tolak LGBT di Aceh (foto:theguardian)

PARIAMAN, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat segera menggelar sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) kepada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) inisial S (37) atas dugaan perilaku menyimpang Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) yang tertangkap petugas beberapa waktu lalu.

“Kami masih menunggu laporan resmi dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja atau polisi, karena kedua instansi tersebut yang mengamankan saat kejadian,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, Irmadawani di Pariaman, Selasa (6/2).

Setelah menerima laporan resmi, oknum ASN tersebut segera disidangkan dengan melibatkan tujuh unsur terkait di antarannya Sekretaris Daerah Pariaman, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Asisten I, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, dan Badan Keuangan Daerah.

Loading...

Apabila terbukti melakukan perilaku menyimpang seperti yang disangkakan, maka akan dijatuhi sanksi seperti penundaan kenaikan pangkat bahkan paling berat pemberhentian secara tidak hormat.

Kemudian, lanjutnya hasil persidangan di tingkat pemerintah daerah tersebut akan ditembuskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disikapi.

“Hingga saat ini memang belum ada laporan secara resmi yang kami terima dari instansi yang mengamankan oknum ASN tersebut, sehingga belum dapat diproses,” ujar dia.

Sementara itu Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman mengatakan oknum ASN tersebut sebelumnya sudah dicopot dari jabatannya atas perbuatan LGBT pada 29 Oktober 2017.

Ia juga mengaku telah menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke pihak Inspektorat Kota Pariaman untuk ditindaklanjuti.

Bahkan, ujarnya apabila terbukti oknum ASN tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, agama dan Undang-undang maka harus diproses tegas seperti pemberhentian karena sudah dua kali.

“Saya belum tahu persis seperti apa aturan dan Undang-undang terkait persoalan LGBT ini, tentunya dalam menjatuhkan sanksi harus berdasarkan mekanisme yang ada,” tambah dia.

Langganan berita lewat Telegram
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU