PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau melalui Kepala Dinas Pertanahan Dedi Gusriadi mengeluhkan sulitnya proses pelebaran jalan HR Soebrantas yang merupakan perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
“Masih ada beberapa pihak yang belum sepakat untuk melepas tanahnya,” ucap Dedi Gusriadi, Rabu (7/3).
Diakui Dedi hal tersebut lantaran masih terdapat lima persil lahan warga yang sampai saat ini belum menemukan titik temu dalam hal ganti rugi lahan tersebut.
Ia menambahkan bahwa berbagai upaya telah ditempuh oleh pihak Pemerintah Kota agar proses pelebaran jalan tersebut dapat segera dilaksanakan. Mulai dari negosiasi dengan pemilik lahan, hingga upaya koordinasi dengan pihak pengadilan dalam eksekusi lahan. Namun lagi-lagi upaya tersebut belum membuahkan hasil.
Ia menyayangkan sikap warga yang seolah-olah enggan melepaskan tanahnya. Namun Dedi berharap agar pihak Pemerintah Kota memiliki opsi lain dalam hal negoisasi lima persil tanah tersebut, sehingga proses pelebaran jalan lintas yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dapat segera terealisasi.
“Dulu ada tujuh persil, setelah negoisasi, dua di antaranya setuju untuk dibayarkan ganti ruginya. Sedangkan lima lagi masih belum tuntas,” imbuhnya.
Terkait dua persil tanah yang telah mencapai kata sepakat tersebut, Dedi mengimbau agar pihak OPD terkait untuk segera proses pelebaran jalan tersebut. Hal ini diakuinya agar pemilik lima persil tanah yang belum selesai tahap negosiasi tersebut dapat berubah fikiran dan bersedia untuk menerima ganti rugi yang diajukan oleh pihak Pemko Pekanbaru.
Ia juga mengatakan bahwa penyegaran proses pelebaran jalan tersebut juga bertujuan agar menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Kendati ia tidak menjelaskan lebih rinci, namun baginya dengan adanya upaya pelebaran jalan tersebut dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
“Cepat dimulai, cepat selesai. Setidaknya kalau jalan lebar kan masyarakat juga yang menikmati hasilnya,” tutup Dedi. (Ant/SU02)
