Pansus: Perekonomian Batam Semakin Terpuruk


BATAM, SERUJI.CO.ID – Kondisi perekonomian di Kota Batam, Kepulauan Riau semakin terpuruk akibat regulasi yang dinilai semakin penyulitkan investor, kata anggota Panitia Khusus Pengembangan Batam, Onward Siahaan di Tanjungpinang, Senin (9/10).

“Minimal ada dua kebijakan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam yang mendorong kondisi perekonomian di Batam semakin terpuruk yakni pemberlakuan 10 persen uang jaminan investasi dan ijin peminjaman uang di bank,” ujar Onward yang juga anggota Komisi II DPRD Kepri.

Onward mengemukakan uang jaminan sebesar 10 persen dari nilai investasi bukan hal yang mudah diberikan oleh investor. Uang tersebut memang dikembalikan, namun butuh waktu yang tidak sebentar karena proses birokrasi pencairan.

Sementara pengusaha harus memutar uangnya untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Akhirnya, beberapa pengusaha batal berinvestasi di Batam.

Sebagai contoh, salah seorang pengusaha ingin membangun apartemen di Batam dengan nilai investasi Rp 2 triliun. Modal usahanya meningkat menjadi Rp 2,2 triliun karena harus membayar uang jaminan.

“Pengusaha itu merasa keberatan sehingga tidak jadi berinvestasi di Batam,” ucapnya.

Onward mengemukakan kebijakan Badan Pengusahaan Batam itu justru bertolak belakang dengan keinginan pemerintah untuk mempermudah para investor berinvestasi di Batam.

Padahal dalam kondisi perekonomian di Batam yang terpuruk, kata dia sudah seharusnya Badan Pengusahaan Batam mempermudah investor berinvestasi.

“Batam itu barometer perekonomian di Kepri. Sementara pertumbuhan perekonomian di wilayah ini pada Triwulan II tahun 2017 hanya 1,52 persen, peringkat kedua terburuk di Indonesia,” katanya.

Pertumbuhan perekonomian di Batam dibuktikan dengan tutupnya puluhan perusahaan berskala besar sejak Januari-Oktober 2017.

Kebijakan kedua yang membuat investor tidak tertarik yakni pengusaha harus mendapatkan ijin dari Badan Pengusahaan Batam bila ingin meminjam uang di bank.

“Tidak ada hubungan antara Badan Pengusahaan Batam dengan urusan peminjaman uang tersebut. Seharusnya, pengusaha hanya berurusan dengan bank,” katanya.

Jumat pekan ini, kata dia Pansus Pengembangan Batam akan berdialog dengan berbagai elemen masyarakat Batam. Dialog itu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Batam, dan mendapatkan solusi yang terbaik agar kondisi perekonomian di Batam semakin membaik.

“Kami akan laporkan permasalahan ini kepada presiden dan Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun. Permasalahan perekonomian di Batam harus diselesaikan segera,” tegasnya. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close