Musisi: Pemerintah Harus Lebih Tegas Berantas Pembajakan


PADANG, SERUJI.CO.ID – Musisi dan pencipta lagu asal Sumatera Barat Agusli Taher berharap pemerintah lebih tegas memberantas pembajakan karena hal itu telah mematikan industri musik, baik secara nasional maupun tingkat lokal.

“Selama ini hukuman terhadap pembajak karya musik lemah, kalau di Undang-Undang terbaru hukumannya hanya dengan ancamam penjara satu bulan sampai tujuh tahun, itu pun harus delik aduan,” kata dia di Padang, Jumat (9/3) dalam rangka Hari Musik Nasional yang bertepatan pada 9 Maret.

Menurut dia pihak yang bertanggung jawab atas lemahnya ancaman terhadap pembajakan adalah pembuat undang-undang yang dinilai belum tegas dan setengah hati dalam merancang aturan tentang ini.

“Padahal untuk bisa menciptakan satu album seorang produser harus mengeluarkan biaya hingga puluhan juta, namun ketika karya tersebut dibajak, polisi tidak dapat menindak sebelum ada laporan dari yang dirugikan,” kata dia.

Ia menilai diberlakukannya delik aduan terhadap karya yang dibajak merupakan kesalahan besar karena kerugian yang diderita produser mencapai puluhan juta, namun harus melapor dulu baru bisa diproses.

Selain itu ia melihat ancaman hukuman satu bulan hingga tujuh tahun juga rentangnya terlalu panjang dan tidak ada hukuman minimal sehingga tidak memberi efek jera bagi pelaku, kata dia yang merupakan pencipta lagu Kasik Tujuah Muaro ini.

Ia juga menilai pembajakan merupakan kejahatan ekonomi terencana karena pelaku harus membuat rencana yang matang mulai dari pemilihan karya, cara yang dilakukan, model bisnis hingga distribusi.

Pada sisi lain ia juga mengkritik chanel youtube yang dinilai tidak selektif dalam menayangkan konten sehingga kerap terjadi pencurian hak cipta.

“Lagu saya ada yang sampai ditonton 500 ribu kali di youtube, tapi itu diambil saja sepihak oleh orang lain, youtube dapat keuntungan, pemilik akun juga, kalau dilaporkan prosesnya panjang dan pemilik akun jika dihapus bisa buat baru lagi dan menggunggah lagi,” kata dia.

Ia berharap ada regulasi yang lebih ketat terhadap konten yang tayang di youtube sehingga tidak sembarangan video bisa tayang.

Selain itu ia menyampaikan di Sumbar industri rekaman tidak semata mencari keuntungan, tapi juga melindung dan melestarikan kesenian Minang karena itu pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus lebih tegas dalam menindak pembajakan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close