Minat Masyarakat Kepulauan Riau Terhadap Pesantren Meningkat

BATAM, SERUJI.CO.ID – Minat masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terhadap pesantren meningkat dalam beberapa tahun terakhir, kata Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Kementerian Agama Wilayah Kepri, Muhammad Syafii di Batam.

Peningkatan minat masyarakat itu dilihat dari daya tampung santri di pesantren yang terus penuh.

“Beberapa pesantren di Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun bahkan mulai menolak calon peserta didik karena keterbatasan daya tampung ponpes,” kata dia, Jumat (26/1).

Menurut dia, pondok pesantren memiliki sejumlah keunggulan dibanding sekolah biasa, sehingga orang tua memilih untuk menyekolahkan anaknya di pondok, di antaranya pengajaran nilai-nilai keagamaan (tafaqquh fiddin), akhlakul karimah, jiwa keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, dan kemandirian.


Pondok pesantren juga minim dari pengaruh pergaulan bebas.

Ia mencatat, saat ini terdapat 46 pondok pesantren yang memiliki izin di seluruh Kepri.

BACA JUGA:  F-SPSI Batam Akan Gelar Aksi May Day Melibatkan Ribuan Orang

“Kemungkinan lebih dari itu, masih ada yang belum memiliki izin. Kami menghimbau kepada pengurus pondok pesantren untuk segera mengurus izin operasional ke Kemenag Kabupaten dan Kota, kata dia.

Syarat perizinan pondok pesantren relatif mudah, hanya melengkapi lima persyaratan, yaitu memiliki kyai atau ustadz yang mengasuh, minimal 15 orang santri mukim, asrama yang memadai, masjid atau musholla sebagai pusat kegiatan pembelajaran dan kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.

Kemenag Kepri akan membantu peningkatan kualitas pondok pesantren yang dilengkapi izin.

“Bantuan kepada pondok pesantren berupa bantuan pembangunan asrama, rehabilitasi asrama, dan pembangunan ruang belajar dengan total nilai lebih dari Rp3 miliar pada tahun 2018,” kata dia. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi