Menteri PUPR: Pembangunan Tol Lebih 60 Persen

BAKAUHENI, SERUJI.CO.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan fisik Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung sepanjang 140 km telah mencapai di atas 60 persen.

“Kami akan mempercepat konstruksi pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar,” kata Menteri Basuki, di Bakauheni, Lampung Selatan, Ahad (21/1).

Ia mengatakan bahwa mulai dari Seksi I hingga Seksi IX pembangunan konstruksi telah mencapai di atas 60 persen.

Sedangkan pembebasan lahan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar menurutnya telah mencapai 90 persen.


Basuki optimistis pembangunan JTTS Bakauheni hingga Palembang, Sumatera Selatan akan selesai sesuai target yang telah ditentukan yakni Juni 2018.

Presiden Joko Widodo diagendakan meresmikan penggunaan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Seksi I dari Pelabuhan Bakauheni ke Simpang Susun Bakauheni dan Seksi 5 dari Lematang ke Kota Baru, Lampung Selatan pada Minggu ini.

Menurut Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) I Gusti Ngurah Putra dalam siaran pers yang diterima di Bandarlampung, Sabtu (20/1), pihaknya telah menyelesaikan pembangunan ruas JTTS Seksi 1 yang panjangnya 8,90 km dan Seksi 5 sepanjang 5,64 km.

Ia menyebutkan Seksi 1 merupakan bagian pengerjaan Paket 1 Bakauheni-Sidomulyo, sedang Seksi 5 merupakan bagian Paket 2 Sidomulyo-Kota Baru.

Pengerjaan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dilakukan melalui sinergi BUMN, yakni antara Hutama Karya dengan 4 BUMN konstruksi lainnya, yaitu PP, WIKA, Waskita Karya, dan Adhi Karya.

Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,938 km terbagi dalam 4 paket. PT PP (Persero) Tbk mengerjakan paket 1 dari Bakauheni ke Sidomulyo sepanjang 39,40 km; PT Waskita Karya (Persero) Tbk membangun paket 2 dari Sidomulyo ke Kotabaru sepanjang 40,6 km; PT Adhi Karya (Persero) Tbk menggarap paket 3 dari Kotabaru ke Metro sepanjang 29 km dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengerjakan paket 4 dari Metro ke Terbanggi Besar sepanjang 31,93 km.

BACA JUGA:  Bangun Proyek Strategis, Gubernur Minta Presiden Resmikan

Dalam mengerjakan keseluruhan paket pembangunan ruas jalan tol tersebut, dia yakin pihaknya akan menyelesaikannya sesuai target.

Menurut dia, pengadaan tanah sudah 95,02 persen, dan pengerjaan konstruksinya telah mencapai 65,65 persen.

“Melalui sinergi BUMN yang sudah terjalin sejak awal, kami optimistis bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu,” katanya pula.

Biaya pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar mencapai Rp16,8 triliun, dan porsi modal atau ekuitasnya sudah tercapai 52 persen, yakni melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015/2016 sebesar Rp2,2 triliun, serta melalui penerbitan obligasi Hutama Karya secara bertahap sebesar Rp6,5 triliun.

Sedangkan sisanya sebesar 48 persen dipenuhi melalui skema pinjaman investasi dari 7 bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Ia menyebutkan pada 27 Desember 2017, Hutama Karya menerima pinjaman dari 7 sindikasi perbankan, yakni Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank CIMB Niaga, Bank Maybank Indonesia, Bank ICBC Indonesia, dan Bank Permata sebesar sekitar Rp8 triliun.

“PT Sarana Multi Infrastruktur akan menyediakan ‘stand-by loan’ untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya apabila terjadi defisit ‘cash flow’ selama masa operasi tol,” kata Putra lagi.

PT Hutama Karya (Persero) adalah BUMN yang bergerak dalam jasa konstruksi didirikan pada 1960, dan dikenal sebagai pencipta teknologi Sosrobahu.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 100/2014, HK resmi mendapatkan tugas untuk membangun JTTS sebanyak empat ruas. Perpres tersebut kemudian direvisi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 117/2015 dengan mandat baru bagi HK, yaitu mengembangkan keseluruhan 24 ruas dengan delapan ruas prioritas ditargetkan selesai pada tahun 2019. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Serangan Jantung, Tidak Hanya Disebabkan Oleh Kolesterol

Kolesterol yang tinggi memang penting sebagai faktor risiko, penyebab serangan jantung, tapi perlu diketahui bahwa kolesterol tidak berdiri sendiri, ada faktor risiko lain.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi