Masyarakat Pers Lampung Deklarasi Jaga Netralitas dan Independensi

BANDARLAMPUNG, SERUJI.CO.ID – Masyarakat pers di Provinsi Lampung mendeklarasikan untuk “Menjaga Netralitas dan Indepensi Pers Dalam Rangka Pilkada 2018 dan Pemilu 2019” dalam pemberitaan media massa di daerah itu.

Deklarasi itu dibacakan anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi dan diikuti seratusan jurnalis, termasuk pengurus organisasi pers dan serikat wartawan di Lampung, pada akhir “Workshop Menjaga Netralitas dan Independensi Media Dalam Pilkada 2018” yang diselenggarakan Dewan Pers, di Bandarlampung, Selasa (3/10).

Deklarasi itu dihadiri dan diikuti oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Provinsi Lampung) yang menjadi narasumber lokakarya, serta perwakilan dari sejumlah instansi pemerintahan dan kepolisian yang menjadi pesertanya.

Dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa sesungguhnya sejarah pers Indonesia berangkat dari pers perjuangan yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, serta melawan kesewenang-wenangan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.


Mereka juga menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berazaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, serta menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

BACA JUGA:  Minimalisir Kecelakaan, BPTD Jambi Cek Kelaikan Bus

Pers memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers menjalankan kontrol atas ketiga pilar itu dengan melandasi kinerjanya berdasar prinsip “check and balances”.

Untuk dapat melakukan perannya pers harus menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang.

Selain itu, untuk menegakkan pilar keempat tersebut, pers harus membela kepentingan publik dengan mengambil jarak dari kapitalisme dan politik praktis.

Namun demikian, situasi yang belakangan berkembang khususnya sejak Pemilu 2014 dan Pilkada 2017 telah membawa Indonesia dalam situasi potensi perpecahan. Demokrasi yang berkembang ternyata hanya demokrasi politik, tetapi belum menyentuh demokrasi substansial.

Sedangkan politik yang berkembang saat ini justru politik yang tak bisa diterima oleh etik dan norma publik serta cenderung mempertontonkan akrobatik politik yang kotor dan kekuasaan yang koruptif.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER