Masyarakat Pers Lampung Deklarasi Jaga Netralitas dan Independensi


BANDARLAMPUNG, SERUJI.CO.ID – Masyarakat pers di Provinsi Lampung mendeklarasikan untuk “Menjaga Netralitas dan Indepensi Pers Dalam Rangka Pilkada 2018 dan Pemilu 2019” dalam pemberitaan media massa di daerah itu.

Deklarasi itu dibacakan anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi dan diikuti seratusan jurnalis, termasuk pengurus organisasi pers dan serikat wartawan di Lampung, pada akhir “Workshop Menjaga Netralitas dan Independensi Media Dalam Pilkada 2018” yang diselenggarakan Dewan Pers, di Bandarlampung, Selasa (3/10).

Deklarasi itu dihadiri dan diikuti oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Provinsi Lampung) yang menjadi narasumber lokakarya, serta perwakilan dari sejumlah instansi pemerintahan dan kepolisian yang menjadi pesertanya.

Dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa sesungguhnya sejarah pers Indonesia berangkat dari pers perjuangan yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, serta melawan kesewenang-wenangan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mereka juga menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berazaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, serta menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Pers memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers menjalankan kontrol atas ketiga pilar itu dengan melandasi kinerjanya berdasar prinsip “check and balances”.

Untuk dapat melakukan perannya pers harus menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang.

Selain itu, untuk menegakkan pilar keempat tersebut, pers harus membela kepentingan publik dengan mengambil jarak dari kapitalisme dan politik praktis.

Namun demikian, situasi yang belakangan berkembang khususnya sejak Pemilu 2014 dan Pilkada 2017 telah membawa Indonesia dalam situasi potensi perpecahan. Demokrasi yang berkembang ternyata hanya demokrasi politik, tetapi belum menyentuh demokrasi substansial.

Sedangkan politik yang berkembang saat ini justru politik yang tak bisa diterima oleh etik dan norma publik serta cenderung mempertontonkan akrobatik politik yang kotor dan kekuasaan yang koruptif.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close