Larang LGBT, Legislator Desak Pemprov Sumbar Revisi Perda Maksiat

1
52
  • 5
    Shares
tolak LGBT
Indonesia Darurat LGBT (ilustrasi)

PADANG, SERUJI.CO.ID – Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Albert Hendra Lukman mendesak pemerintah provinsi setempat segera merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang maksiat karena akan menjadi acuan hukum dalam menyikapi persoalan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, atau disingkat LGBT.

“Kami meminta pemprov segera menyerahkan draft perda itu ke DPRD sehingga dapat dibahas,” kata dia di Padang, Kamis (15/3).

Ia menambahkan perda ini akan menjadi aturan hukum dalam mengantisipasi perkembangan LGBT di Sumbar, karena persoalan ini telah menjadi perhatian publik.

Loading...

Saat ini dalam perda maksiat tersebut belum memiliki ketentuan dan tata cara mengantisipasi persoalan LGBT sehingga perlu direvisi, tujuannya agar perkembangan LGBT dapat diminimalkan.

Ia juga menekankan revisi terhadap perda maksiat itu tidak hanya terfokus pada satu persoalan saja, akan tetapi dapat menampung persoalan baru yang belum diatur dalam perda maksiat tersebut.

“Namun, poin terpentingnya nanti adalah larangan aktivitas LGBT di Sumbar,” ujar dia.

Sebelumnya Ketua Bapem Perda (Badan Pembuatan Peraturan Daerah) DPRD Sumbar, Mockhlasin mengemukakan revisi ini bertujuan agar pelarangan seks menyimpang LGBT memiliki aturan hukum yang jelas.

DPRD Sumbar bersama pemerintah provinsi (Pemprov) berencana merevisi perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang maksiat yang telah dimiliki provinsi tersebut.

“Kita sudah membicarakan ini secara informal dengan pemerintah daerah dan arah pembicaraannya juga telah jelas,” tambah dia.

Ia menyebutkan pihaknya sedang menunggu draft revisi Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang maksiat oleh pemerintah provinsi.

“Kita minta pemerintah provinsi segera mengantarkan draf perda tersebut, pasalnya keberadaan LGBT sangat meresahkan masyarakat,” katanya. (Ant/SU03)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU