Kreditur yang Menarik Jaminan Fidusia Secara Paksa Terancam Pidana

0
135

PEKANBARU – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)melalui kantor Wilayahnya di Pekanbaru, Riau, mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam hal jaminan fidusia yang diadakan secara bergiliran di kota-kota besar di seluruh Provinsi Riau.

Setelah beberapa waktu lalu Kemenkumham mengadakan sosialisasi di Kota Duri maka pada hari ini Senin (17/7), diadakan Sosialisasi di Kota Bengkalis. Acara yang diadakan di ruang pertemuan Hotel Pantai Marina Bengkalis, dihadiri oleh berbagai kalangan yang berkepentingan terhadap masalah Fidusia. Diantaranya dari kalangan Perbankan, Lembaga-lembaga Pembiayaan, Bagian Hukum kantor Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Notaris, Imigrasi, Kepolisian, Rubasan dan praktisi hukum lainnya.

Nara Sumber yang hadir adalah dari Tim Hukum Umum Kemenkumham Jakarta, yang di pimpin oleh Bapak Iwan Supriadi, SH., Kasubdit Hukum Umum Direktorat Perdata.

Pembahasan sosialisasi Fidusia ini terkait dengan PP-RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

Peraturan Pemerintah tersebut terkait dengan 3 macam peraturan menteri yaitu Permen Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik

Kedua adalah Permen Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2013  tentang pendelegasian penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik

Ketiga adalah Permen Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik

Hal yang paling disorot dan menjadi perhatian dalam Sosialisasi ini adalah Jaminan Fidusia yang di lelang dengan cara dibawah tangan bisa menyebabkan kreditur diancam pidana, begitu juga ketika jaminan fidusia ditarik secara paksa oleh kreditur tanpa melalui prosedur penarikan yang sah dapat diancam pidana.

Lebih lanjut Iwan menjelaskan Fidusia adalah pengalihan hak atas suatu kepemilikan barang dalam hal ini adalah kepada Kreditur. Dalam benda Jaminan Fidusia tersebut, sebagian dari jaminan tersebut sudah menjadi milik nasabah dan sebagiannya juga adalah milik dari Kreditur

Menurut salah satu narasumber lain dari Kanwil Kemenkumham Pekanbaru, pendaftaran fidusia selama tahun 2016 sebanyak 213.223 transaksi dan sampai hari ini selama tahun 2017 terdapat sebanyak 122.023 transaksi pendaftaran fidusia di Provinsi Riau.

Barang Jaminan bergerak yang tidak didaftarkan Fidusia jika terjadi macet pembayaran oleh nasabah atau debitur maka kreditur yang menarik paksa dapat dilakukan proses pemidanaan perampasan dengan ganti rug.

JIka jaminan fidusia telah didaftarkan maka kreditur dalam melakukan penarikan jaminan fidusia harus melalui prosedur resmi yang wajar diantaranya dengan meminta pengawalan dari pihak kepolisian sesuai Perkap no 8 tahun 2011 dan melakukan lelang terbuka.

Namun, walaupun jaminan fidusia telah didaftarkan tetap tidak dibenarkan penarikan yang dilakukan oleh Debt Collector. Jika hal tersebut terjadi maka pihak Debt Collector pun bisa terkena sanksi pidana.

“Kreditur tidak dapat mengambil semua hasil lelang jaminan fidusia yang gagal bayar. Lelang terbuka harus dilakukan untuk melunasi sisa hutang fidusia nasabah atau debitur, dan sisa dari pelunasan harus dikembalikan pada nasabah atau debitur,” tutup Iwan Supriadi. (Rory/Hrn)

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Ustadz Mokhammad Nasih

Tulisan Pesantren Dijual dan Isu Dolly Buka Kembali, Ini Klarifikasinya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pimpinan Pondok Pesantren Jauharotul Hikmah (JH), ustadz Mokhammad Nasih melakukan klarifikasi tulisan yang akhir-akhir ini viral di media sosial terkait pemberitaan...
Rudi Suhartanto

Amankan Pilkades, DPMD Bentuk Panitia Pengawas

SERANG, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 34 desa di Kabupaten Serang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 November mendatang. Sekretaris...

Jatim Jadi Tuan Rumah Workshop APPSI 2017

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Jawa Timur menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada tanggal 21-23 November 2017. Workshop yang...

KANAL WARGA TERBARU

Sanad Menghilangkan Fitnah Berita

Contoh, ada seorang yang mengabarkan sebuah berita :"Ada penyusup di HMI, jadi bertindak rusuh!". Yang membaca bisa salah persepsi. Ada yang memahami masuknya penyusup saat...

Fenomena Lepas Jilbab

Lepas jilbab dalam bahasan ini bermakna melepas jilbab dengan niat tidak menutup aurat yang seharusnya tidak diperlihatkan. Penekanannya bukan untuk menyalahkan pihak yang setuju...
KH. Luthfi Bashori

SELAGI PEMIMPIN ITU MASIH SHALAT, JANGAN DIPERANGI SECARA FISIK

Luthfi Bashori St. Ummul Mukminin St. Ummu Salamah Ra menuturkan, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya akan diangkat penguasa di kalanganmu, lalu engkau ketahui mereka...