KPU Tetapkan Tiga Dapil di Kota Langsa

LANGSA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Kota Langsa, Provinsi Aceh, menjadi tiga daerah pilihan (dapil) dengan 25 kursi DPRK pada Pemilu 2019.

Ketua Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Langsa, Agusni AH kepada wartawan di Langsa, Sabtu (7/4), mengatakan, daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRK Langsa Pemilu 2019, masih sama sebagaimana saat Pemilu tahun 2014.

“Jumlah kursi dan dapil masih sama seperti Pemilu tahun 2014, yakni 25 kursi dan tiga dapil,” kata Agusni merujuk keputusan KPU RI Nomor 264/PL.01.3-KPT/06/KPU/IV/2018.

Menurut Agusni, awalnya pihaknya bersama sejumlah pimpinan partai politik dan stackholder setempat telah menggelar rapat koordinasi pembentukan daerah pemilihan untuk wilayah Kota Langsa.

Dimana, saat itu disepakati usulan empat dapil yakni Langsa Kota (Dapil I), Langsa Lama dan Langsa Timur (Dapil II), Langsa Barat (Dapil III) dan Langsa Baro (Dapil IV), yang diusulkan pada KPU RI.

Hal itu, kata dia, merujuk pada karakteristik daerah di Dapil III (Langsa Barat dan Langsa Baro) yang dipandang perlu dimekarkan.

“Waktu itu ada wacana pemekaran dapil saat rapat koordinasi dengan pimpinan parpol dan pemangku kepentingan, hanya saja secara aturan hal dimaksud belum sesuai, menginggat jumlah penduduk tidak mencapai 200 juta jiwa,” papar Agusni.

Dijelaskan, KPU RI telah menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kuris DPRK Langsa Pemilu 2019, pada tanggal 4 April 2018, yakni tiga daerah pemilihan dan 25 alokasi kursi.

Dapil I (Langsa Kota) dengan jumlah penduduk 44.788 dengan alokasi 6 kursi, Dapil II meliputi Kecamatan Langsa Lama 31.888 jiwa dan Langsa Timur 15.128, jumlah alokasi 7 kursi.

Kemudian, Dapil III meliputi Kecamatan Langsa Baro 51.993 jiwa dan Langsa Barat 38.627 jiwa dengan alokasi 12 kursi.

“Total 3 dapil, 25 alokasi kursi dengan jumlah penduduk 182.424 jiwa,” kata Ketua KIP Kota Langsa dua periode itu. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.