KPU Riau Imbau Masyarakat Cek Nama DPS

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau mengajak warga masyarakat pro aktif melakukan pengecekan namanya apakah terdaftar di Daftar Pemilihan Sementara (DPS), yang sudah ditempel pada kantor kelurahan/desa setempat.

“Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah mengumumkan DPS di seluruh kantor Desa/Kelurahan terhitung sejak Sabtu 24 Maret hingga 2 April 2018, selama kurang lebih 10 hari,” kata komisioner KPU Provinsi Riau yang membidangi Pemutakhiran Data Pemilih Syapril Abdullah di Pekanbaru, Ahad (25/3).

Syapril Abdullah menjelaskan masyarakat Riau yang telah memiliki KTP elektronik atau Suket, sudah berumur 17 tahun, dan menikah berhak memilih di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

“Pastikan nama Anda telah tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, jika belum segera melapor ke RT, RW dan PPS setempat,” ujarnya.


Menurut dia DPS ini memang dimungkinkan berubah jumlahnya karena jika pada masa Coklit kemarin tanggal 20 Januari – 18 Februari 2018 ada warga belum terdata atau tidak didatangi petugas KPU.

BACA JUGA:  Kemacetan Panjang Mulai Terjadi di Penyeberangan Bakaheuni-Merak

“Maka pada masa 10 hari kr depan adalah waktu untuk aktif melaporkan diri. Anda punya hak pilih, jangan sia-siakan. Satu orang ikut menentukan nasib lima tahun ke depan,” pesan Syapril.

Selain itu ia menghimbau agar masyarakat aktif mendatangi kantor desa/kelurahan atau mencari tahu informasi DPS. Bagi warga Riau yang kebetulan sedang bertugas atau berada di luar kabupaten/kota tempat asal domisilinya, segera hubungi keluarganya di kampung untuk memastikan data pemilihnya tetap dimasukkan. Jika terlewatkan sekarang waktunya untuk melaporkan ke RT, RW dan PPS.

“Mahasiswa yang sedang tugas belajar juga sama, jangan sampai data pemilih di domisili asalnya tidak masuk. Yang penting masuk dulu di DPS perbaikan agar nanti bisa masuk dalam DPT,” imbau Syapril.

Ia menambahkan jika sudah masuk dalam daftar pemilih tetap yang akan ditetapkan pada akhir April 2018, apabila sedang tugas belajar dan bertugas di luar domisili, nanti sebelum hari pemungutan bisa mengurus surat pindah memilih. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi