Kepala BNPB Minta Polda Riau Tak Beri Ruang Gerak Bagi Pelaku Pembakar Lahan


PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, meminta jajaran Polda Riau sebagai garda penegak hukum di Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau, tidak pandang bulu dan jangan memberi ruang gerak bagi pelaku pembakar lahan.

“Saya harap jajaran Polda Riau bisa optimal, tak berikan ruang bagi pihak manapun. Cari sampai ke akar-akarnya yang jadi penyebabnya,” kata Doni Monardo usah memimpin Apel Siaga Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Riau, di Kota Pekanbaru, Rabu (10/7) sore.

Selama menghadiri acara berkaitan pencegahan Karhutla Riau di Kota Pekanbaru sejak Rabu (10/7) pagi, Doni Monardo berkali-kali meminta instansi Polri untuk bersikap tegas dalam penegakan hukum sebagai elemen yang penting untuk pencegahan Karhutla.

Bahkan, ia sampai meminta agar polisi meniru semangat mendiang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Dr. Sutopo Purwo Nugroho, dalam menangani penegakan hukum Karhutla di wilayah itu.

Ia menilai sosok Sutopo merupakan pahlawan kemanusiaan karena mendedikasikan hidupnya untuk rakyat dan bangsa Indonesia, meski semasa hidupnya juga terus berjuang melawan kanker yang diidapnya.

“Kita kehilangan doktor Sutopo, sosok yang tak henti-hentinya kerja. Kita jangan andalkan satu Sutopo, harus banyak Sutopo lainnya di lembaga kita terutama dari TNI-Polri,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, mengatakan sejak Januari hingga kini jajarannya sudah menangani 16 kasus Karhutla.

“Artinya Polda Riau tak main-main dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini,” katanya.

Ketika ditanyakan apa perintah untuk jajarannya apabila menemukan oknum TNI-Polri yang terlibat Karhutla, Kapolda Riau menyatakan tidak ada pengecualian karena semua orang adalah sama di mata hukum.

“Saya rasa di mata hukum semua sama, baik TNI maupun Polri. Kalau kedapatan ada oknum TNI maupun Polri terlibat di dalamnya (Karhutla), tentu akan kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan jalurnya,” kata Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Al Ghazali dan Dendam Anak-Anak Revolusi

Di masa Orde Baru adalah anak-anak yang bapak/ibunya dibunuh atau dipenjarakan Suharto. Di masa ini mereka adalah anak-anak yang bapaknya dipenjarakan Jokowi karena berbeda pandangan politik.

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close