KAHMI Medan Tolak Kehadiran Presiden Jokowi di Munas

0
1559
KAHMI Medan
Pengurus Harian KAHMI Medan saat memaparkan alasan penolakan terhadap kehadiran Jokowi dalam Munas KAHMI Ke-10 di Penang Corner Medan, Selasa (14/11/2017). Ketua KAHMI Medan Ahsanul Fuad (tengah). (Foto: SERUJI)

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Majelis Daerah (MD) Medan menolak kehadiran Presiden Jokowi dalam pemilihan Presidium Majelis Nasional (MN) Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 KAHMI yang akan digelar di Hotel Santika, Medan, pada 17 November 2017 mendatang.

“Keinginan Jokowi untuk menghadiri Munas terindikasi adanya intervensi dari pemerintah terhadap jalannya Munas dalam hal pemilihan Presidium MN KAHMI periode 2017 – 2022,” kata Ketua KAHMI Medan Ahsanul Fuad lewat pesan singkatnya kepada SERUJI, Rabu (15/11).

Lebih lanjut Ahsanul Fuad mengungkapkan alasan penolakannya karena didasarkan pada track record presiden yang enggan menggunakan kekuasaannya saat Aksi 212 (Bela Islam).

Dia mengingatkan, KAHMI tidak boleh menjadi bagian orang yang menistakan agama.

“Jika Jokowi mau menggunakan kekuasaannya saat itu, maka aksi lanjutan tentu tidak ada. Dan dia kami nilai sebagai pengkhianat perjuangan umat dan semangat Aksi 212,” ucapnya.

“Ada kawan-kawan yang ikut masuk dalam melancarkan dia (Jokowi, red) masuk dalam Munas KAHMI. Ini sangat saya sayangkan,” ungkapnya.

Dia melihat indikasi bahwa Munas akan dijadikan sebagai ajang politik bagi sebagian warga KAHMI yang saat ini berdekatan dengan penguasa.

“KAHMI Medan sangat prihatin terhadap fenomena ini,” tuturnya.

Karenanya, dia meminta agar KAHMI jangan terjebak kepentingan pragmatis politik.

“KAHMI harus berada di tengah tengah umat dan untuk umat,” tegasnya.

Dia mengibaratkan KAHMI merupakan skrup kecil dari turbin raksasa bernama Indonesia. Jika skrupnya longgar bukan tidak mungkin turbin akan mati, tidak bergerak sampai akhirnya jadi besi tua yang bisa “dilego” hanya kepada tukang butut.

“Untuk itu, kita mengajak seluruh majelis daerah dan majelis wilayah untuk bergabung dalam poros umat 212. Melalui poros ini, energi dan semangat 212 harus masuk. Kesadaran akan perlunya pembelaan terhadap umat Islam dan ulama harus menjadi perhatian dalam Munas nanti,” pungkasnya. (SU02)

Komentar

BACA JUGA

Ratusan Bangunan Warisan Budaya, Belum Dapat Rekomendasi Cagar Budaya

 KULON PROGO, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 300 bangunan warisan budaya yang tersebar di 12 kecamatan, di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum mendapat rekomendasi...

Gunakan Ijaazah Palsu, KPU Tak Loloskan Kandidat Petahana

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kandidat petahana dalam Pilkada Mimika yakni Eltinus Omaleng yang berpasangan dengan Johanes Rettob, dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pilkada serentak...

Dua Pemukiman Terbakar Akibat Karhutla, Polisi Tindak Tegas Pelaku

PONTIANAK, SERUJI.CO.ID - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan telah memerintahkan seluruh jajaran untuk menangkap pelaku pembakaran lahan dan menindak...

Bawaslu: Kabupaten Badung Rawan Pelanggaran Pilkada Bali

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali menyatakan Kabupaten Badung menjadi daerah yang paling rawan terjadi pelanggaran Pilkada Bali 2018, dibandingan dengan delapan...

Cegah Kenakalan Remaja, Pemkot Berlakukan Jam Malam Pelajar

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) akan memberlakukan jam malam kepada pelajar di daerah ini, untuk mencegah mereka melakukan tindakan...
loading...
Ilustrasi

Sudah Tepatkah Berlomba-lomba Membuka Minimarket Ummat?

Gegap gempita ummat berjamaah mendirikan Koperasi dengan usaha minimarket perlu diapresiasi. Pasalnya telah tumbuh kesadaran bagaimana menumbuhkan ekonomi ummat supaya lebih berdaya di negeri...
IMG20180217143208

Mengenal Istana Kuning di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kotawaringin Barat - Terlintas dalam benak kita sebutan Istana Kuning maka warnanya akan kuning semua. Namun beda dengan Istana Kuning yang berada di tengah...
IMG_20180214_093436_928

Pilkada Calon Tunggal, Demokratiskah?

Pemilihan kepala daerah serentak sudah dalam hitungan bulan lagi.  Harapan akan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon pemimpin daerahnya.  Begitu juga...