HNSI Minta Kapal Asing Pencuri Ikan Beri Sanksi Tegas


MEDAN, SERUJI.CO.ID – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Sumatera Utara meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tetap memproses secara hukum kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Wakil DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut Nazli, di Medan, Kamis (1/2), mengatakan, kapal penangkapan ikan ilegal tersebut, jangan sampai dilepaskan dan harus dikenakan sanksi hukum yang tegas.

Menurut dia, meski selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah banyak menenggelamkan atau “meledakkan” kapal asing yang melakukan pelanggaran dan mencuri ikan.

“Namun, masih saja ada yang coba- coba yang memasuki perairan Indonesia dan tanpa izin, dan hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat,” ujar Nazli.

Ia mengatakan, kapal asing yang nakal itu, harus disikat habis dan tidak perlu diberikan pengampunan, karena memasuki Kedaualatan Indonesia.

Kapal ikan dari negara asing itu, juga memiliki peralatan penangkap ikan yang serba canggih dan tidak boleh dibiarkan oleh KKP dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Seluruh kapal ikan yang melakukan pelanggaran hukum harus ditangkap, sehingga dapat membuat efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan salah,” ucapnya.

Nazli berharap kepada Satgas KKP, TNI -AL dan institusi penegak hukum lainnya tetap secara tegas menegakkan hukum terhadap kapal-kapal dari negara asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal.

Penertiban terhadap kapal nelayan asing tersebut, harus gencar dilaksanakan dan jangan dihentikan, karena hal tersebut akan merugikan Indonesia.

Selain itu, KKP juga dapat melibatkan nelayan tradisional untuk penertiban tersebut, karena mereka lebih banyak mengetahui lokasi-lokasi kapal asing yang mencuri ikan.

“Jadi, KKP, dan TNI AL harus melibatkan nelayan setempat untuk menangkap kapal asing yang melakukan pelanggaran,” kata Wakil Ketua DPD HNSI Sumut.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan Perikanan melalui Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Banda Aceh, menangkap kapal nelayan berbendera Malaysia.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pangkalan PSDKP Lampulo Herno Hardianto di Banda Aceh, Minggu (28/1) mengatakan, petugas juga mengamankan empat anak kapal yang semua warga negara Myanmar.

“Kapal nelayan berbendera Malaysia tersebut ditangkap saat mencuri ikan di perairan timur Aceh, sekitar 20 mil dari Langsa. Kapal ditangkap pada 24 Januari lalu sekitar pukul 04.46 WIB,” ungkap Herno.

Saat ini, kapal nelayan Malaysia tersebut diamankan di Pelabuhan Samudra Lampulo, Banda Aceh. Sebelumnya, kapal tersebut sempat dibawa singgah di Langsa. Kapal kayu dengan nama SLFA 4935 itu memiliki kapasitas 29 gross ton atau GT.

Adapun empat nelayan kapal berbendera Malaysia yang diamankan tersebut yakni Win Su Htwe, 20 tahun, nakhoda kapal, serta tiga anak buah kapal yaitu Myo Win Aung, 32 tahun, Soe Min, 34 tahun, dan Moe Moe, 39 tahun. Ke empat mereka merupakan warga Myanmar. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close