HNSI Minta Kapal Asing Pencuri Ikan Beri Sanksi Tegas

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Sumatera Utara meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tetap memproses secara hukum kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Wakil DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut Nazli, di Medan, Kamis (1/2), mengatakan, kapal penangkapan ikan ilegal tersebut, jangan sampai dilepaskan dan harus dikenakan sanksi hukum yang tegas.

Menurut dia, meski selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah banyak menenggelamkan atau “meledakkan” kapal asing yang melakukan pelanggaran dan mencuri ikan.

“Namun, masih saja ada yang coba- coba yang memasuki perairan Indonesia dan tanpa izin, dan hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat,” ujar Nazli.

Ia mengatakan, kapal asing yang nakal itu, harus disikat habis dan tidak perlu diberikan pengampunan, karena memasuki Kedaualatan Indonesia.

Kapal ikan dari negara asing itu, juga memiliki peralatan penangkap ikan yang serba canggih dan tidak boleh dibiarkan oleh KKP dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Seluruh kapal ikan yang melakukan pelanggaran hukum harus ditangkap, sehingga dapat membuat efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan salah,” ucapnya.

Nazli berharap kepada Satgas KKP, TNI -AL dan institusi penegak hukum lainnya tetap secara tegas menegakkan hukum terhadap kapal-kapal dari negara asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal.

Penertiban terhadap kapal nelayan asing tersebut, harus gencar dilaksanakan dan jangan dihentikan, karena hal tersebut akan merugikan Indonesia.

Selain itu, KKP juga dapat melibatkan nelayan tradisional untuk penertiban tersebut, karena mereka lebih banyak mengetahui lokasi-lokasi kapal asing yang mencuri ikan.

“Jadi, KKP, dan TNI AL harus melibatkan nelayan setempat untuk menangkap kapal asing yang melakukan pelanggaran,” kata Wakil Ketua DPD HNSI Sumut.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan Perikanan melalui Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Banda Aceh, menangkap kapal nelayan berbendera Malaysia.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pangkalan PSDKP Lampulo Herno Hardianto di Banda Aceh, Minggu (28/1) mengatakan, petugas juga mengamankan empat anak kapal yang semua warga negara Myanmar.

“Kapal nelayan berbendera Malaysia tersebut ditangkap saat mencuri ikan di perairan timur Aceh, sekitar 20 mil dari Langsa. Kapal ditangkap pada 24 Januari lalu sekitar pukul 04.46 WIB,” ungkap Herno.

Saat ini, kapal nelayan Malaysia tersebut diamankan di Pelabuhan Samudra Lampulo, Banda Aceh. Sebelumnya, kapal tersebut sempat dibawa singgah di Langsa. Kapal kayu dengan nama SLFA 4935 itu memiliki kapasitas 29 gross ton atau GT.

Adapun empat nelayan kapal berbendera Malaysia yang diamankan tersebut yakni Win Su Htwe, 20 tahun, nakhoda kapal, serta tiga anak buah kapal yaitu Myo Win Aung, 32 tahun, Soe Min, 34 tahun, dan Moe Moe, 39 tahun. Ke empat mereka merupakan warga Myanmar. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.
close