Efektif April 2017, Batam Berikan Sanksi Pada Perusahaan Yang Tidak Ikut Program BPJS Ketenagakerjaan

BATAM – Sejak tanggal 1 Juli 2015 setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap.

Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam, Ahmad Fatoni, ketentuan kewajiban itu diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan Batam memberikan peringatan dini bagi pemberi kerja yang coba-coba tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Ahmad Fatoni, pemberlakuan sanksinya berupa dihentikannya pelayanan publik, dan akan dimulai efektif pada bulan April 2017.

“Sanksi ini nantinya berupa di-stopnya pemberian izin bagi perusahaan tersebut. Jadi efeknya tentu akan menghambat kemajuan dari perusahaan tersebut. Bayangkan jika tidak bisa mengurus izin apapun, tentunya akan sangat merugikan bagi perusahaan,” kata Fatoni dalam sebuah live di acara TV di Kepri Foodcourt Keprimall, Rabu, 22/03/2017.


Selain itu, Fatoni mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang enggan bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan itu melanggar pasal 55 Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Pemberi kerja dapat dikenai hukuman pidana kurungan selama 18 tahun atau denda senilai Rp 1 miliar.

Fatoni juga mengingatkan apabila pemberi kerja sudah mendaftarkan pekerjanya, dan telah memotong upah pekerjanya sebagai iuran BPJS Ketenagakerjaan, tapi tidak menyetorkannya pada BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja ataupun perusahaan tersebut dapat dikenakan pasal penggelapan yaitu pasal 374 KUHP.

“Mereka akan dijerat dengan UU tindak pidana korupsi. Ini karena dana BPJS Ketenagakerjaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemberi Kerja, tapi pekerja juga menanggung 1% dari dana tersebut. Jadi jika pengusaha ataupun pemberi kerja tidak membayar maka dianggap penggelapan uang dan dapat dikenakan unsur tindak pidana Korupsi,” jelas Fatoni.

Terkait dengan mekanisme pengaduan dan pelaporan, Fatoni mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah membentuk call centre yang bisa diakses oleh masyarakat.

“Kita sangat berterima kasih jika ada pengaduan dari masyarakat. Tentunya itu merupakan bentuk kerjasama yang baik dan pasti akan kita tindak-lanjuti demi terlindunginya nasib pekerja kita,“ pungkas Fatoni.

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 86 Tahun 2013 mengatur tentang sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS akan dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis (dilakukan oleh BPJS).
b. denda (dilakukan oleh BPJS) dan/atau,
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu (dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS).

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (Ilyas Karta/Arifin)

EDITOR: Iwan Y

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

7 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.