Efektif April 2017, Batam Berikan Sanksi Pada Perusahaan Yang Tidak Ikut Program BPJS Ketenagakerjaan

BATAM – Sejak tanggal 1 Juli 2015 setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap.

Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam, Ahmad Fatoni, ketentuan kewajiban itu diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan Batam memberikan peringatan dini bagi pemberi kerja yang coba-coba tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Ahmad Fatoni, pemberlakuan sanksinya berupa dihentikannya pelayanan publik, dan akan dimulai efektif pada bulan April 2017.

“Sanksi ini nantinya berupa di-stopnya pemberian izin bagi perusahaan tersebut. Jadi efeknya tentu akan menghambat kemajuan dari perusahaan tersebut. Bayangkan jika tidak bisa mengurus izin apapun, tentunya akan sangat merugikan bagi perusahaan,” kata Fatoni dalam sebuah live di acara TV di Kepri Foodcourt Keprimall, Rabu, 22/03/2017.

Selain itu, Fatoni mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang enggan bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan itu melanggar pasal 55 Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Pemberi kerja dapat dikenai hukuman pidana kurungan selama 18 tahun atau denda senilai Rp 1 miliar.

Fatoni juga mengingatkan apabila pemberi kerja sudah mendaftarkan pekerjanya, dan telah memotong upah pekerjanya sebagai iuran BPJS Ketenagakerjaan, tapi tidak menyetorkannya pada BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja ataupun perusahaan tersebut dapat dikenakan pasal penggelapan yaitu pasal 374 KUHP.

“Mereka akan dijerat dengan UU tindak pidana korupsi. Ini karena dana BPJS Ketenagakerjaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemberi Kerja, tapi pekerja juga menanggung 1% dari dana tersebut. Jadi jika pengusaha ataupun pemberi kerja tidak membayar maka dianggap penggelapan uang dan dapat dikenakan unsur tindak pidana Korupsi,” jelas Fatoni.

Terkait dengan mekanisme pengaduan dan pelaporan, Fatoni mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah membentuk call centre yang bisa diakses oleh masyarakat.

“Kita sangat berterima kasih jika ada pengaduan dari masyarakat. Tentunya itu merupakan bentuk kerjasama yang baik dan pasti akan kita tindak-lanjuti demi terlindunginya nasib pekerja kita,“ pungkas Fatoni.

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 86 Tahun 2013 mengatur tentang sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS akan dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis (dilakukan oleh BPJS).
b. denda (dilakukan oleh BPJS) dan/atau,
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu (dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS).

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (Ilyas Karta/Arifin)

EDITOR: Iwan Y

7 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Skyline Message

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.