close

Efektif April 2017, Batam Berikan Sanksi Pada Perusahaan Yang Tidak Ikut Program BPJS Ketenagakerjaan

BATAM – Sejak tanggal 1 Juli 2015 setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap.

Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam, Ahmad Fatoni, ketentuan kewajiban itu diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan Batam memberikan peringatan dini bagi pemberi kerja yang coba-coba tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Ahmad Fatoni, pemberlakuan sanksinya berupa dihentikannya pelayanan publik, dan akan dimulai efektif pada bulan April 2017.

“Sanksi ini nantinya berupa di-stopnya pemberian izin bagi perusahaan tersebut. Jadi efeknya tentu akan menghambat kemajuan dari perusahaan tersebut. Bayangkan jika tidak bisa mengurus izin apapun, tentunya akan sangat merugikan bagi perusahaan,” kata Fatoni dalam sebuah live di acara TV di Kepri Foodcourt Keprimall, Rabu, 22/03/2017.


Selain itu, Fatoni mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang enggan bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan itu melanggar pasal 55 Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Pemberi kerja dapat dikenai hukuman pidana kurungan selama 18 tahun atau denda senilai Rp 1 miliar.

Fatoni juga mengingatkan apabila pemberi kerja sudah mendaftarkan pekerjanya, dan telah memotong upah pekerjanya sebagai iuran BPJS Ketenagakerjaan, tapi tidak menyetorkannya pada BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja ataupun perusahaan tersebut dapat dikenakan pasal penggelapan yaitu pasal 374 KUHP.

“Mereka akan dijerat dengan UU tindak pidana korupsi. Ini karena dana BPJS Ketenagakerjaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemberi Kerja, tapi pekerja juga menanggung 1% dari dana tersebut. Jadi jika pengusaha ataupun pemberi kerja tidak membayar maka dianggap penggelapan uang dan dapat dikenakan unsur tindak pidana Korupsi,” jelas Fatoni.

Terkait dengan mekanisme pengaduan dan pelaporan, Fatoni mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah membentuk call centre yang bisa diakses oleh masyarakat.

“Kita sangat berterima kasih jika ada pengaduan dari masyarakat. Tentunya itu merupakan bentuk kerjasama yang baik dan pasti akan kita tindak-lanjuti demi terlindunginya nasib pekerja kita,“ pungkas Fatoni.

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 86 Tahun 2013 mengatur tentang sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS akan dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis (dilakukan oleh BPJS).
b. denda (dilakukan oleh BPJS) dan/atau,
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu (dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS).

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (Ilyas Karta/Arifin)

EDITOR: Iwan Y

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

7 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Pria Lebih Suka Mencari Rumah Dibandingkan Perempuan

Sepanjang tahun 2018 persentase pengunjung pria berjumlah 55,5% sementara perempuan 44,5%.

Pemkab Ponorogo Komitmen Untuk Ciptakan Kabupaten Layak Anak

Kabupaten layak anak dinilai Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, sangat penting untuk menjamin kualitas SDM di masa datang.

Berikut Peta Perolehan Suara Sementara Pilpres 2019 di Pulau Jawa

Di pulau Jawa, dengan total DPT Pemilu 2019 sebanyak 110.686.690 pemilih, jumlah suara yang sudah masuk sebanyak 20.852.357 suara (18,84%).

Berikut Peta Perolehan Suara Sementara Pilpres 2019 di Pulau Sumatera

Di pulau Sumatera, dengan total DPT Pemilu 2019 sebanyak 38.879.195 pemilih, jumlah suara yang sudah masuk sebesar 14.561.226 suara (37,45%). Prabowo-Sandiaga unggul cukup telak di pulau yang disebut Andalas ini dengan memperoleh dukungan 8.333.852 suara (57,23%).

Real Count KPU Sementara: Pertarungan Antar Pulau, Prabowo Unggul di 2 Pulau, Sisanya Jokowi

SERUJI mengelompokkan perolehan suara berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dan pemilihan luar negeri. Ada enam kelompok pulau yang kami susun, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Bantah Hapus Aturan PBB Gratis Yang Dibuat Ahok, Begini Penjelasan Lengkap Gubernur Anies

"Bahwa pembebasan PBB itu diteruskan. Bukan hanya pembebasan bagi rumah yang nilainya Rp 1 miliar, tetapi (juga) bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara," jelas Anies.

Berikut Peta Perolehan Suara Sementara Pilpres 2019 di Pulau Jawa

Di pulau Jawa, dengan total DPT Pemilu 2019 sebanyak 110.686.690 pemilih, jumlah suara yang sudah masuk sebanyak 20.852.357 suara (18,84%).

Berikut Peta Perolehan Suara Sementara Pilpres 2019 di Pulau Sumatera

Di pulau Sumatera, dengan total DPT Pemilu 2019 sebanyak 38.879.195 pemilih, jumlah suara yang sudah masuk sebesar 14.561.226 suara (37,45%). Prabowo-Sandiaga unggul cukup telak di pulau yang disebut Andalas ini dengan memperoleh dukungan 8.333.852 suara (57,23%).

Real Count KPU Sementara: Pertarungan Antar Pulau, Prabowo Unggul di 2 Pulau, Sisanya Jokowi

SERUJI mengelompokkan perolehan suara berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dan pemilihan luar negeri. Ada enam kelompok pulau yang kami susun, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Real Count KPU: Jokowi Menang Besar di Pulau Dewata, Prabowo Unggul Telak di Ranah Minang

Yang menarik, jika dilihat data dari perolehan suara di masing-masing provinsi, terlihat ada dua provinsi yang masing-masing paslon mendapatkan dukungan telak dari lawannya, yakni di Sumatare Barat dan Bali.

TERPOPULER

Real Count KPU: Jarak Keunggulan Prabowo Makin Besar dari Jokowi di Sumatera

Keunggulan Prabowo-Sandiaga di pulau Sumatera cukup jauh meninggalkan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Dari data scan C1 yang sudah masuk di sistem perhitungan (Situng) KPU sebesar 12.542.295 suara, Prabowo-Sandiaga raih sebanyak 7.220.181 suara atau  57,57 persen suara

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Data di Situng KPU Dekati 30%: Jokowi Makin Jauh Tinggalkan Prabowo, Begini Rinciannya

Pantauan SERUJI, Rabu (24/4) pukul 14.30 WIB jumlah suara yang masuk ke sistem situng KPU sebesar 44.339.685 suara, yang berasal dari 235.823 tempat pemungutan suara (TPS) dalam dan luar negeri.

Real Count KPU Sementara: Pertarungan Antar Pulau, Prabowo Unggul di 2 Pulau, Sisanya Jokowi

SERUJI mengelompokkan perolehan suara berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dan pemilihan luar negeri. Ada enam kelompok pulau yang kami susun, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Soal Pertemuan dengan Prabowo, Denny JA: Apa Masalahnya? LSI Memang Konsultan Politik

“Apa masalahnya? LSI Denny JA itu memang lembaga survei dan konsultan politik yang terbuka untuk semua partai. Ini kan sudah menjadi pengetahuan umum,” kata Denny JA saat dikonfirmasi SERUJI, Selasa (23/4) malam.