DPD: Pungutan Liar di Kawasan Industri Medan Harus Dihentikan

0
61
Wisma Kawasan Industri Medan di Medan, Sumatera Utara (Foto: bumn.go.id)

MEDAN, SERUJI.CO.ID – DPD RI meminta manajemen Kawasan Industri Medan menghentikan pungutan liar terhadap angkutan yang masuk ke kawasan industri itu.

“Pungutan liar (pungli) harus dihentikan dan kalaupun ada tarif yang mau diberlakukan harus resmi setelah dibicarakan dulu dengan Organda dan Angsuspel (Asosiasi Angkutan Khusus Pelabuhan) Sumut,” ujar Anggota DPD RI Parlindungan Purba di Medan, Minggu.

Menurut dia, permintaan menghentikan pungli kepada angkutan yang masuk ke KIM khususnya KIM II itu mengacu pada hasil pengaduan Organda dan Angsuspel serta pengusaha di KIM ke DPD RI.

Dalam pertemuan dengan Organda, Angsuspel dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut di Kantor DPD RI di Medan, ujar Parlindungan, terungkap bahwa pungli yang sebelumnya sudah dihentikan manajemen KIM kembali terjadi sejak 19 Juli 2017.

“Pas masuk itu disebutkan memang sudah turun atau tinggal Rp15.000 per truk dari Rp35.000 hingga Rp40.000 di tahun 2015, tetapi tetap saja dinilai pungli karena diberlakukan secara sepihak dan tidak ada landasan hukumnya,” kata Ketua Komite II DPD RI itu.

Untuk itu, kata Parlindungan, pihaknya meminta KIM menghentikan pungutan itu dan berdialog dengan Organda dan Angsuspel serta Apindo untuk membicarakan pungutan itu.

“Saya kira kalau pas masuk itu ditetapkan secara resmi dengan angka yang disepakati bersama dan ada jaminan bahwa uang masuk itu untuk kepentingan bersama seperti meningkatkan keamanan dan pelayanan kepada pengusaha angkutan, tentunya tidak ada masalah,”katanya.

Parlindungan juga meminta agar Organda dan Angsuspel tidak melakukan unjuk rasa dengan aksi mogok karena mengganggu perekonomian Sumut.

“Kalau angkutan barang mogok, maka ekspor dan impor dari Sumut akan terganggu karena lebih dari 60 persen dari total arus barang ekspor/impor Sumut ada di KIM,” ujar Parlindungan.

Komentar

BACA JUGA

Ratusan Bangunan Warisan Budaya, Belum Dapat Rekomendasi Cagar Budaya

 KULON PROGO, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 300 bangunan warisan budaya yang tersebar di 12 kecamatan, di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum mendapat rekomendasi...

Gunakan Ijaazah Palsu, KPU Tak Loloskan Kandidat Petahana

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kandidat petahana dalam Pilkada Mimika yakni Eltinus Omaleng yang berpasangan dengan Johanes Rettob, dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pilkada serentak...

Dua Pemukiman Terbakar Akibat Karhutla, Polisi Tindak Tegas Pelaku

PONTIANAK, SERUJI.CO.ID - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan telah memerintahkan seluruh jajaran untuk menangkap pelaku pembakaran lahan dan menindak...

Bawaslu: Kabupaten Badung Rawan Pelanggaran Pilkada Bali

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali menyatakan Kabupaten Badung menjadi daerah yang paling rawan terjadi pelanggaran Pilkada Bali 2018, dibandingan dengan delapan...

Cegah Kenakalan Remaja, Pemkot Berlakukan Jam Malam Pelajar

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) akan memberlakukan jam malam kepada pelajar di daerah ini, untuk mencegah mereka melakukan tindakan...
loading...
Ilustrasi

Sudah Tepatkah Berlomba-lomba Membuka Minimarket Ummat?

Gegap gempita ummat berjamaah mendirikan Koperasi dengan usaha minimarket perlu diapresiasi. Pasalnya telah tumbuh kesadaran bagaimana menumbuhkan ekonomi ummat supaya lebih berdaya di negeri...
IMG20180217143208

Mengenal Istana Kuning di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kotawaringin Barat - Terlintas dalam benak kita sebutan Istana Kuning maka warnanya akan kuning semua. Namun beda dengan Istana Kuning yang berada di tengah...
IMG_20180214_093436_928

Pilkada Calon Tunggal, Demokratiskah?

Pemilihan kepala daerah serentak sudah dalam hitungan bulan lagi.  Harapan akan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon pemimpin daerahnya.  Begitu juga...